GATRABALI.COM, DENPASAR – Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali terus memperkuat strategi percepatan penanganan persoalan sampah dengan menyusun peta jalan yang lebih terarah.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Kehati DKLH Bali pada Senin (19/5/2025).
Pertemuan dipimpin langsung oleh Kepala DKLH Bali, I Made Rentin, dan diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan DLHK Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, serta instansi pusat dan daerah seperti PPLH Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup, Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Bali, serta tim kerja pengendalian sampah.
Fokus utama rapat tersebut adalah penyelarasan langkah antara pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten dalam menyelesaikan permasalahan sampah, khususnya di kawasan perkotaan seperti Denpasar dan Badung. Berbagai persoalan teknis dan tantangan lapangan disampaikan oleh perwakilan daerah, termasuk soal penerapan pengelolaan berbasis sumber dan pemanfaatan teknologi untuk pengolahan sampah.
Salah satu tantangan besar yang mencuat adalah perlunya transformasi pola pikir masyarakat serta aparatur desa dalam mengimplementasikan kebijakan pengurangan sampah dari hulu. Ditekankan bahwa regulasi yang sudah ada—baik berupa Perda, Pergub, hingga Surat Edaran—perlu diikuti dengan edukasi dan aksi nyata di tingkat lapangan.
Luh Riniti Rahayu, Koordinator Pokja Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, menjelaskan bahwa solusi berbasis teknologi seperti yang diterapkan di luar negeri memang dibutuhkan, tetapi implementasinya masih tergolong jangka panjang. Sementara itu, Pemprov Bali saat ini lebih menekankan pada strategi penanganan dari sumber atau hulu.
“Kita sedang dorong perubahan perilaku masyarakat lewat edukasi masif. Upaya kita saat ini fokus pada penanganan di hulu, karena inilah yang paling realistis dilakukan segera,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar jadwal aksi turun ke lapangan untuk penguatan program pengelolaan sampah berbasis sumber yang semula direncanakan dimulai awal Juni, dapat dimajukan ke akhir Mei. Hal ini dilakukan agar percepatan pelaksanaan kebijakan di lapangan bisa segera direspons dan dieksekusi.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Bali dalam mengatasi persoalan sampah secara sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah.(ism/gb)
 Provinsi Bali terus memperkuat strategi percepatan penanganan persoalan sampah){kind=link}