GATRABALI.COM, DENPASAR – Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali menyampaikan sejumlah catatan, apresiasi, serta rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-43 DPRD Bali, Jumat, 10 Juli 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua III DPRD Bali Komang Nova Sewi Putra serta dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta.
Secara umum, seluruh fraksi memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Namun, fraksi-fraksi juga menyoroti sejumlah persoalan mulai dari efektivitas belanja daerah, pengelolaan aset, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembaca Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar, I Wayan Gunawan, menyampaikan bahwa capaian WTP harus diiringi dengan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.
“Yang lebih penting dari pencapaian WTP ini adalah bagaimana setiap anggaran dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan kesejahteraan Krama Bali,” tegasnya.
Fraksi Golkar mengapresiasi realisasi PAD yang mencapai Rp4,62 triliun atau 109,76 persen dari target. Namun, fraksi tersebut meminta pemerintah daerah lebih serius mengoptimalkan aset daerah agar dapat memberikan kontribusi serupa terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, Golkar menyoroti realisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang dinilai belum maksimal. Dari sekitar tujuh juta wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, baru sekitar 35 persen yang memenuhi kewajiban pembayaran melalui aplikasi Love Bali.
“Tanpa integrasi yang radikal, target dari PWA sebesar Rp500 miliar niscaya tidak akan pernah tercapai,” ujar Gunawan.
Sementara itu, Fraksi Gerindra-PSI yang dibacakan Gede Harja Astawa memberikan apresiasi atas capaian WTP, namun mengingatkan agar penghargaan tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif.
“Kami mendorong pencapaian predikat WTP ini tidak hanya sebagai prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, taat asas, profesionalisme, dan transparansi Pemerintah Provinsi Bali dalam tata kelola keuangan daerah,” katanya.
Fraksi Gerindra-PSI juga menyoroti rendahnya realisasi PWA yang hanya mencapai Rp369 miliar atau sekitar 35 persen dari potensi sebesar Rp1,05 triliun. Fraksi tersebut meminta adanya transparansi penggunaan dana yang bersumber dari pungutan wisatawan asing sesuai ketentuan perda yang berlaku.
Selain itu, Gerindra-PSI menaruh perhatian pada persoalan pengawasan tata ruang, lingkungan hidup, dan penanganan sampah yang dinilai sudah berada pada fase krisis.
“Pengelolaan sampah sudah ada pada fase krisis karena tidak didukung oleh infrastruktur pengolahan yang mampu menampung volume sampah harian yang terus meningkat,” tegas Harja Astawa.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat-Nasdem yang dibacakan I Gusti Ayu Mas Sumatri juga mengapresiasi capaian WTP yang ke-13 berturut-turut. Fraksi ini menilai Pemprov Bali telah berada pada jalur yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.
Namun demikian, Demokrat-Nasdem meminta penjelasan terkait sejumlah temuan BPK, termasuk pengelolaan hibah, potensi kelebihan pembayaran pada proyek Menara Turyapada, serta pengelolaan aset daerah.
Fraksi tersebut juga mempertanyakan tingginya SiLPA yang mencapai Rp712,87 miliar dan meminta pemerintah daerah meningkatkan akurasi perencanaan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Fraksi Demokrat-Nasdem mengharapkan Saudara Gubernur dapat menekan besaran SiLPA melalui perencanaan yang lebih akurat, sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mas Sumatri.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Anak Agung Gede Agung Suyoga menegaskan bahwa opini WTP harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Opini WTP hendaknya tidak hanya dipandang sebagai keberhasilan administratif, melainkan harus diikuti dengan peningkatan kualitas yang mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti realisasi belanja daerah yang baru mencapai 88,42 persen dari pagu anggaran. Fraksi meminta penjelasan terkait faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya penyerapan belanja tersebut.
Selain itu, PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan keadilan fiskal berbasis jasa lingkungan sebagai bentuk penghargaan bagi daerah yang menjalankan fungsi konservasi sumber daya alam.
“Pengelolaan APBD Provinsi Bali ke depan perlu mulai mengakomodasi kebijakan keadilan fiskal berbasis jasa lingkungan sebagai bentuk penghargaan terhadap daerah yang menjalankan fungsi konservasi sumber daya alam,” ungkap Suyoga.
Berbagai masukan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam proses penyempurnaan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.(ri/gb)
