GATRABALI.COM, DENPASAR – Dalam rapat Paripurna Ke-9 DPRD Provinsi Bali yang diselenggarakan di Kantor DPRD Provinsi Bali, Rabu, 22 Mei 2024, proses penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 telah menjadi sorotan utama.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, SIP, M.Si, CSFA, CFrA, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait di Provinsi Bali.
Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, mengungkapkan rasa terima kasih atas kerja keras BPK RI dan seluruh pihak terkait dalam proses pemeriksaan LKPD tersebut.
“Kami mengapresiasi segala masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan yang diberikan selama proses pemeriksaan,” ujarnya dengan tulus.
Mahendra Jaya juga menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK telah membantu mengidentifikasi kekurangan dalam penyajian laporan keuangan, serta menginformasikan bahwa pemerintah daerah telah menyusun rencana aksi untuk menanggapi temuan-temuan pemeriksaan tersebut secara tepat sasaran dan tepat waktu.
“Kami berkomitmen untuk mengikuti segala aturan dan menjadikan ini sebagai acuan untuk menyiapkan laporan keuangan yang lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa depan,” tambahnya.
Dalam penyerahan LKPD ini, terlihat upaya konkret dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Rapat Paripurna ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah Bali untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan di masa depan. (gus/gb)
