GATRABALI.COM, JEMBRANA – DPRD Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Paripurna II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 pada Senin (27/4/2026) di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana. Agenda utama rapat yakni penyampaian keputusan DPRD terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana Tahun 2025.
Dalam sidang tersebut, Wakil Ketua II DPRD Jembrana, Drs. I Wayan Wardana, mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jembrana selama tahun 2025 yang dinilai mengalami peningkatan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kinerja keuangan dinilai efektif dan efisien, ditandai dengan realisasi pendapatan yang melampaui anggaran serta realisasi belanja yang efisien, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang positif,” ucapnya.
Meski mencatat capaian positif, DPRD tetap memberikan sejumlah rekomendasi penting. Di antaranya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan di beberapa sektor seperti PBBP2, BPHTB, dan BLUD. DPRD mendorong pembaruan data wajib pajak secara menyeluruh untuk menghindari penurunan kualitas layanan.
Selain itu, DPRD juga menekankan perlunya sistem informasi PAD yang transparan dan real-time guna memperkuat fungsi pengawasan. Kondisi keuangan RSU Negara turut menjadi perhatian, dengan dorongan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dari SiLPA 2025 untuk menuntaskan kewajiban rumah sakit.
Penguatan peran puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan, juga masuk dalam rekomendasi DPRD.
“beberapa poin penting yang kami sampaikan sebagai rekomendasi kepada Saudara Bupati, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat,” ujar Wayan Wardana.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi acuan dalam perbaikan kinerja ke depan.
“Rekomendasi yang telah disampaikan akan kita jadikan kompas untuk menuntun langkah perbaikan ke depan. Saya tidak menghendaki berbagai catatan ini hanya berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Seluruhnya harus ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Bupati Kembang.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk segera melakukan evaluasi internal dan merumuskan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“segera lakukan evaluasi internal untuk merumuskan aksi nyata yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bupati Kembang menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi daerah, serta penanganan sampah.
Upaya peningkatan PAD juga akan dilakukan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa membebani masyarakat.
Rapat paripurna ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk terus menjaga sinergi, guna memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat Jembrana.(ism/gb)
){kind=link}