GATRABALI.COM, BANGLI – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangli yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 berlangsung dinamis. Dalam forum tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum sekaligus catatan strategis yang langsung ditanggapi oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta pada Senin (30/3/2026).
Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD Bangli ini turut dihadiri jajaran pemerintah daerah, mulai dari Sekda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD hingga BUMD.
Sejumlah fraksi memberikan apresiasi atas pelaksanaan APBD tahun 2025 yang dinilai berjalan cukup baik. Namun demikian, DPRD menilai masih diperlukan inovasi dan terobosan, khususnya dalam menggali potensi daerah berbasis kearifan lokal agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat luas.
Isu kemandirian fiskal menjadi perhatian utama. DPRD menyoroti masih dominannya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari sektor pajak dan retribusi.
Tak hanya itu, efektivitas belanja daerah juga menjadi catatan penting agar anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan dampak nyata. Sektor pertanian pun didorong menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah melalui penguatan program yang lebih terarah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Sang Nyoman Sedana Arta menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan publik.
Ia menyebut, peningkatan PAD menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Ke depan, pemerintah akan mempercepat transformasi melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta mengembangkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan baru.
Selain itu, Pemkab Bangli juga akan memperkuat kualitas belanja dengan menerapkan pendekatan berbasis program prioritas, sehingga anggaran lebih fokus dan tepat sasaran. Di sektor pertanian, konsep pertanian terintegrasi dan hilirisasi produk akan terus didorong guna meningkatkan nilai tambah bagi petani.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan daerah, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, serta hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.(ri/gb)
 Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025){kind=link}