GATRABALI.COM, DENPASAR – Kondisi perekonomian di Indonesia akibat gejolak politik di dalam negeri maupun global (perang dagang) turut berdampak pada penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali hingga 31 Maret 2025 yang tercatat mencapai Rp2,07 triliun atau terkontraksi 22,71% (y-on-y).
“Kredit Program yang mencapai Rp2,07 triliun tersebut dengan penerima manfaat sebanyak 27.979 debitur atau terkontraksi sebesar 21,66% (y-on-y),” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Regional Bali Muhamad Mufti Arkan dalam keterangannya di Denpasar, Rabu, 30 April 2025.
Ia menambahkan, untuk mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM, melalui penyaluran Kredit Program. Di Provinsi Bali, Kredit Program mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada skema KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga untuk meringankan beban debitur.
Hingga 31 Maret 2025, penyaluran KUR didominasi oleh skema KUR Mikro (dengan plafon kredit Rp10 juta hingga Rp100 juta), yang mencapai Rp1,19 trilun dan disalurkan kepada 24.396 debitur.
Berdasarkan sektor usaha, penyaluran Kredit Program terbanyak berada di sektor perdagangan besar dan eceran (40,92%), diikuti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (19,81%), serta jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (12,17%).
Menurut Mufti Arkan, turunnya penyaluran kredit program pemerintah kepada masyarakat Bali dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya dimungkinkan karena pelaku usaha sebagai calon debitur masih menunggu kepastian kondisi perekonomian di Indonesia akibat gejolak politik, baik di dalam negeri maupun global, terutama perang dagang Amerika Serikat dan China.
“Calon debitur belum berani memutuskan untuk melakukan ekspansi usaha menggunakan tambahan modal dari kredit program untuk memitigasi risiko kerugian dan gagal bayar,” ujarnya dalam menyampaikan realisasi APBN Kita Provinsi Bali hingga 31 Maret 2025.(ism/gb)
