GATRABALI.COM, DENPASAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali kembali menggelar Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang III Tahun 2025 pada Senin, 16 Juli 2025, yang berlangsung di Ruang Sidang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi para Wakil Ketua: I Wayan Disel Astawa, Ida Gede Komang Kresna Budi, dan I Komang Nova Sewi Putra. Hadir pula Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mewakili Gubernur Bali, Wayan Koster.
Dalam sambutannya, Dewa Mahayadnya menyampaikan apresiasinya atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Bali atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Pencapaian WTP yang ke-12 kalinya secara beruntun ini, menurutnya, merupakan hasil sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Semoga opini ini bisa menjadi pemicu untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Dewa Mahayadnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Giri Prasta menyampaikan penjelasan pemerintah terkait dua rancangan peraturan daerah yang menjadi agenda rapat, yaitu Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Giri menjelaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi arah dan pedoman pembangunan lima tahunan. Penyusunannya didasarkan pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun ke depan (2025–2125).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 memuat visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang akan diwujudkan melalui pendekatan pembangunan semesta berencana, mencakup pelestarian alam, budaya, dan sumber daya manusia Bali. Dokumen ini juga mengintegrasikan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 serta disesuaikan dengan karakteristik dan potensi lokal Bali.
RPJMD tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra masing-masing perangkat daerah, RKPD tahunan, serta rencana kerja (Renja) SKPD.
Selain itu, dalam paparannya terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2024, Giri menyampaikan bahwa target pendapatan daerah sebesar Rp6,87 triliun berhasil terlampaui, dengan realisasi mencapai Rp7,82 triliun atau 113,80%. Belanja daerah sendiri terealisasi sebesar Rp7,29 triliun dari pagu anggaran Rp7,79 triliun atau 93,55%.
Pertanggungjawaban ini disusun sesuai amanat Pasal 320 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Di sisi keuangan, neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan total aset Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp19,25 triliun, dengan kewajiban Rp1,56 triliun dan ekuitas dana sebesar Rp17,69 triliun.
Laporan arus kas juga mencerminkan kondisi kas daerah dengan saldo awal sebesar Rp171,48 miliar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi tercatat Rp1,19 triliun, namun aktivitas investasi dan pendanaan masing-masing menghasilkan arus negatif sebesar Rp502,45 miliar dan Rp243,46 miliar. Sehingga, saldo kas akhir tahun ditutup di angka Rp623,73 miliar.
“Ini menunjukkan kondisi fiskal yang cukup sehat, meskipun tetap perlu dioptimalkan dalam mendukung program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” jelas Giri Prasta menutup paparannya.(ism/gb)
