GATRABALI.COM, BANGLI – Pemerintah Kabupaten Bangli menunjukkan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa, 7 April 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Bangli ini dipimpin langsung oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, serta dihadiri Tim dari BPK Perwakilan Provinsi Bali.
Momentum ini menjadi langkah awal dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam sambutannya, Bupati Sedana Arta mengungkapkan secara terbuka kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Ia menyebut, ketergantungan terhadap sumber dana eksternal masih sangat tinggi, sehingga ruang fiskal daerah belum optimal.
“Sebagian besar pembangunan di Bangli masih ditopang oleh dana non-PAD. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan nasional yang akan membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen pada tahun 2027. Saat ini, komposisi belanja pegawai di Bangli masih berada di angka sekitar 46 persen, sehingga membutuhkan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan tersebut.
Di tengah keterbatasan tersebut, Bupati juga mengangkat potensi imbal jasa lingkungan sebagai sumber pendapatan baru.
Ia menilai, sebagai daerah hulu penyedia air bagi wilayah lain seperti Badung, Gianyar, Denpasar, dan Karangasem, Bangli berhak mendapatkan kontribusi ekonomi yang lebih adil.
Untuk itu, ia berharap dukungan dari BPK dalam mengkaji regulasi yang memungkinkan penerapan skema tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam rangka mendukung kelancaran pemeriksaan, Bupati menginstruksikan seluruh OPD agar bersikap terbuka dan kooperatif, menyediakan data secara lengkap, serta memastikan komunikasi berjalan efektif dengan tim pemeriksa.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, capaian opini WTP harus diiringi dengan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra beserta jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli.
Dengan dimulainya tahapan pemeriksaan ini, Pemkab Bangli berharap dapat terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mencari terobosan untuk memperkuat kemandirian fiskal di masa mendatang.(ri/gb)
