GATRABALI.COM, DENPASAR – Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, menekankan pentingnya pengembangan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam acara pembukaan Workshop Pengembangan Kapasitas Anti Korupsi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Utama Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Jumat 19 Juli 2024.
I Wayan Sugiada menjelaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, cepat, dan murah melalui perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Korupsi dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik terhadap pembangunan fisik maupun pengembangan sumber daya manusia,” ujarnya.
Oleh karena itu, pengembangan kapasitas anti korupsi sangat penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Dalam upaya ini, APIP dan PAKSI (Penyuluh Anti Korupsi) Bali berkomitmen untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan dana publik. Langkah-langkah ini meliputi pelatihan dan sertifikasi rutin bagi pengawas dan analis keuangan, serta penerapan teknologi canggih untuk mendukung audit dan analisis transaksi keuangan.
“Kami yakin bahwa upaya ini akan membawa dampak positif signifikan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik,” tambah I Wayan Sugiada.
Workshop ini juga menghadirkan dua narasumber, Desy Fridayanti dan Puja Astawa, untuk memotivasi dan memberikan wawasan tambahan kepada para penyuluh anti korupsi. Selain itu, penguatan kolaborasi lintas lembaga dilakukan untuk menukar informasi dan praktik terbaik dalam upaya menanggulangi korupsi.
Irban Wilayah II Inspektorat Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Putra Wiradnyana, menambahkan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga proses pemerintahan dapat berjalan dengan lebih bersih dan berkeadilan.(gus/gb)
