GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menerima jajaran Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali di Ruang Tamu Gubernur, Renon, Selasa (10/2/2026).
Pertemuan ini membahas penguatan investasi pariwisata yang tetap mengedepankan pelestarian alam, budaya, dan kearifan lokal di Bali.
Dalam audiensi tersebut, Ketua DPW NCPI Bali 2025–2030, Agus Maha Usadha, memaparkan rencana penyelenggaraan Bali Economy Investment Forum pada 18 Februari di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Forum ini dirancang sebagai wadah pertemuan berbagai pemangku kepentingan strategis untuk mendorong investasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Forum ini akan menghadirkan pembicara dari Bank Indonesia, kalangan akademisi, serta praktisi. Kami menargetkan sekitar 150 peserta yang terdiri dari para stakeholder, asosiasi pariwisata, pelaku bisnis, dan perbankan,” jelas Agus.
NCPI juga menekankan komitmennya dalam mengembangkan Pariwisata Digital Budaya Bali yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan melalui konsep Kerthi Bali Shanti. Tujuan utamanya adalah meningkatkan integrasi sistem pariwisata sekaligus mengurangi praktik pariwisata ilegal dan perilaku wisatawan yang merugikan.
Agus menambahkan forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk memastikan investasi dan penguatan ekonomi sejalan dengan visi Gubernur Bali.
Menanggapi hal ini, Gubernur Koster menyatakan dukungannya, menekankan perlunya forum ekonomi untuk memperjelas arah pembangunan ekonomi Bali ke depan.
“Ini sejalan dengan pemikiran saya untuk membangun forum ekonomi. Kita perlu memperjelas arah ekonomi dan sumber ekonomi Bali ke depan seperti apa. Saya siap untuk bertukar pikiran demi menjaga arah ekonomi dan pariwisata Bali,” tegas Koster.
Gubernur juga menegaskan prinsip pembangunan yang berpihak pada Bali dengan menanyakan reflektif, “Membangun Bali atau membangun di Bali?” Ia menekankan pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan dan budaya.
Koster menyinggung Perda Alih Fungsi Lahan yang sedang diproses, menegaskan akan bertindak tegas setelah aturan resmi diberlakukan.
“Perda alih fungsi lahan sudah kita proses. Jika sudah turun resmi, saya tentu akan keras dan melakukan bersih-bersih. Tidak ada kepentingan apa pun di sana,” ujar Koster.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pariwisata, sehingga pembangunan Bali tetap berkelanjutan, berdaulat secara ekonomi, dan berlandaskan nilai budaya serta kelestarian alam.(ism/gb)
.){kind=link}