GATRABALI.COM, BANGLI – Pemerintah Kabupaten Bangli memperkuat pengawasan standar kesehatan bagi pelaku usaha berbasis risiko melalui optimalisasi peran Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Gedung Bukti Mukthi Bakthi, Kantor Bupati Bangli, Selasa, 24 Februari 2026.
Forum yang diinisiasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli ini dihadiri Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, unsur Forkopimda, serta puluhan pelaku usaha sektor pangan, akomodasi, dan pariwisata.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Bangli, I Dewa Gede Oka Darsana, menjelaskan bahwa Labkesmas kini berperan strategis tidak hanya dalam pemeriksaan klinis, tetapi juga pengawasan kualitas air, keamanan pangan, dan lingkungan usaha.
Saat ini tercatat 68 pelaku usaha berbasis risiko di Bangli yang menjadi sasaran pembinaan preventif guna mencegah potensi Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Saat ini fungsi laboratorium kami lebih ditekankan pada aspek pencegahan. Hasil uji bukan untuk menghukum, melainkan sebagai langkah intervensi dini agar usaha tetap aman dan memenuhi standar,” jelasnya.
Menurutnya, fasilitas Labkesmas Bangli telah didukung infrastruktur dan peralatan yang memadai serta terakreditasi, sehingga mampu memberikan hasil uji yang akurat dan sesuai standar nasional.
Wakil Bupati I Wayan Diar dalam arahannya menegaskan bahwa jaminan higienitas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan wisatawan. Ia menyebut sektor pangan dan akomodasi sebagai usaha berbasis risiko yang bersentuhan langsung dengan keselamatan manusia.
“Wisatawan ingin memastikan bahwa apa yang mereka makan dan tempat mereka menginap memenuhi standar kesehatan ketat. Sektor pangan dan akomodasi adalah usaha berbasis risiko yang bersentuhan langsung dengan keselamatan manusia,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pemanfaatan Labkesmas Bangli dinilai tidak hanya menjamin legalitas, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui penggunaan fasilitas milik daerah.
“Saya ingin Bangli dikenal sebagai barometer pariwisata: Indah dipandang, Aman dikunjungi, dan Unggul secara Higienis,” imbuhnya.
FKP tersebut turut diisi dengan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri Bangli, dan peserta forum. Materi strategis yang dipaparkan meliputi kebijakan perizinan berusaha oleh DPMPTSP, pendampingan kepatuhan oleh Kejaksaan, serta standar baku mutu air dan pelayanan Labkesmas.
Melalui forum ini, Pemkab Bangli berharap tercipta sinergi lintas sektor yang solid dalam menjaga standar kesehatan usaha sekaligus memperkuat citra Bangli sebagai destinasi yang aman dan berkualitas.(ri/gb)
