GATRABALI.COM, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali siap mengawal penuh pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana.
Pembangunan pelabuhan ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Tahap I yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Hal tersebut disampaikan Giri Prasta saat mendampingi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Didit Herdiawan Ashaf, dalam kegiatan sosialisasi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis, 24 Juli 2025.
Menurut Giri Prasta, pembangunan PPN Pengambengan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga bagian dari visi besar penguatan ekonomi biru (blue economy) yang berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal Bali.
“Kami sangat mengapresiasi kepercayaan dari pemerintah pusat. Ini adalah bentuk keberpihakan terhadap masyarakat pesisir, dan kami akan pastikan pelaksanaannya berjalan optimal dan memberi dampak positif secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa infrastruktur pendukung, seperti jalan, listrik, dan air bersih, harus menjadi perhatian utama untuk menjamin keberhasilan proyek ini.
Di samping itu, peran aktif masyarakat lokal, termasuk pelaku UMKM dan nelayan, harus diperkuat agar menjadi pelaku utama dalam ekosistem perikanan modern tersebut.
Dalam kesempatan itu, Giri Prasta turut menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Marina Tanjung Benoa sebagai pusat aktivitas bahari kawasan timur Indonesia. Ia menyebut hal itu sejalan dengan komitmen Bali menjaga keseimbangan alam laut melalui konsep Segara Kerthi, bagian dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan bahwa PPN Pengambengan akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan modern berbasis lingkungan (eco fishing port), dengan sistem yang terintegrasi dan mendukung ketahanan pangan nasional.
“Pembangunan pelabuhan ini akan didesain menyeluruh—tidak hanya infrastrukturnya, tapi juga pemberdayaan manusianya. Ini akan menjadi pelabuhan percontohan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Didit menyebutkan, pelabuhan ini merupakan implementasi nyata dari lima pilar ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045: konservasi laut 30%, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, budidaya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir, dan pengurangan sampah laut.
Rencananya, pembangunan akan dimulai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada November 2025 dan berlangsung selama tiga tahun.
Pemerintah pusat dan daerah akan melakukan sinkronisasi program guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Turut hadir dalam agenda ini sejumlah pejabat eselon I dan II Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Wakil Bupati Jembrana, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.(ism/gb)
