GATRABALI.COM, BADUNG – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung.
Hal ini tercermin dari pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis (13/11/2025).
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I.B. Surya Suamba hadir mewakili Bupati Badung dalam kegiatan tersebut. Turut serta dalam Rakor ini Kasub Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, beserta tim, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Badung, BPN Badung, Kantor Pajak Pratama Badung Utara dan Selatan, serta jajaran organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Sekda Surya Suamba menilai kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam memperkuat langkah pencegahan korupsi di daerah. Ia menekankan bahwa fokus utama Rakor kali ini mencakup penertiban aset milik daerah, peningkatan penerimaan pajak, dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan.
“Rakor ini menjadi bagian penting dari strategi nasional pencegahan korupsi. Melalui sistem Monitoring and Controlling for System of Government (MCSP), pemerintah daerah diarahkan untuk terus memperbaiki transparansi dan akuntabilitasnya. Hasil MCSP Kabupaten Badung tahun 2024 mencapai nilai 96, melampaui rata-rata nasional,” jelas Surya Suamba.
Ia menambahkan, Pemkab Badung berkomitmen mempercepat proses sertifikasi aset tanah pemerintah agar seluruh aset memiliki kepastian hukum dan dapat dioptimalkan bagi kepentingan publik.
“Kami ingin seluruh aset pemerintah memiliki legalitas yang kuat. Selain untuk perlindungan aset daerah, juga demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, menyampaikan apresiasi atas capaian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung. Ia menjelaskan, penerapan MCSP di berbagai daerah akan terus dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
“Kondisi setiap daerah tidak sama, tetapi regulasinya sama. Bali termasuk wilayah dengan progres baik, namun beberapa area seperti pengelolaan aset tanah masih perlu diperkuat. KPK akan terus melakukan pendampingan agar sistem berjalan optimal,” terang Ichsan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Badung dan KPK RI meneguhkan langkah bersama dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, transparan, serta berintegritas tinggi demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik.(ri/gb)
 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Kriya Gosana){kind=link}