GATRABALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Badung menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Kamis (13/8/2026).
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan perubahan rancangan anggaran dilakukan seiring adanya peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya berada di kisaran Rp9,5 triliun lebih diproyeksikan meningkat menjadi Rp9,8 triliun lebih.
Kenaikan pendapatan tersebut turut berdampak terhadap kapasitas belanja daerah. Dalam rancangan perubahan, belanja daerah bertambah sekitar Rp1,7 triliun, dari sebelumnya Rp11 triliun lebih menjadi Rp13 triliun lebih.
Sebagian besar tambahan belanja diarahkan untuk memperkuat pembangunan fisik dan konektivitas wilayah. Porsi belanja infrastruktur dirancang mencapai 59,8 persen, sementara belanja modal dialokasikan lebih dari Rp4 triliun.
“Ini luar biasa karena mungkin dalam sejarah baru pertama kali kita bisa mencapai belanja infrastruktur 59,8 persen. Belanja modal juga mencapai Rp.4 triliun lebih. Kondisi ini tentu harus kita jaga untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing daerah. Kompetitor kita cukup banyak dan mereka juga sedang berbenah. Oleh karena itu, kita harus terus melakukan pembenahan kalau tidak ingin tertinggal,” ujarnya.
Menurut Adi Arnawa, besarnya alokasi untuk infrastruktur menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya dukung daerah sekaligus memperkuat daya saing Badung. Pembangunan jaringan jalan baru juga menjadi salah satu agenda yang didorong melalui perubahan anggaran.
Ia menyampaikan terima kasih kepada DPRD Badung yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS hingga mencapai kesepakatan.
Anggaran yang disepakati diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas daerah. Prioritas tersebut mencakup penguatan kerukunan umat beragama dan pelestarian tradisi, adat, seni serta budaya Bali.
Selain itu, pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata.
Di sektor infrastruktur, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pembangunan jaringan jalan baru. Sementara dari sisi pemerintahan, penguatan tata kelola berbasis digitalisasi menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian.
Pengembangan pariwisata Badung yang berkualitas juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan dalam rancangan perubahan anggaran tersebut.
Program yang telah disepakati selanjutnya akan diselaraskan dengan program dalam dokumen anggaran dan mengikuti mekanisme evaluasi pemerintah. Proses tersebut dilakukan agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan dan target pembangunan daerah.
Adi Arnawa mengatakan sejumlah proyek infrastruktur juga akan diperkuat melalui perubahan anggaran, terutama pembangunan yang berkaitan dengan konektivitas antarwilayah. Kehadiran jaringan jalan baru diharapkan dapat membuat akses antarkawasan di Badung semakin terhubung.
“Prosesnya sudah kita lalui secara marathon, mulai dari pembahasan, pelaksanaan rencana, sampai perubahan dan koordinasi. Selanjutnya tentu kita sinergikan dengan program-program yang sudah ada dalam dokumen anggaran dan akan dievaluasi oleh pemerintah. Banyak perubahan belanja yang kita lakukan, termasuk untuk beberapa infrastruktur yang memang menjadi bagian dari konektivitas jalan-jalan yang sudah kita rancang. Ini yang kita dorong juga dalam perubahan, sehingga ke depan konektivitas antar wilayah bisa semakin baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang dan sepakati ini bisa menjadi berkah dan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutupnya.(nov/gatrabali)
