GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan dukungannya terhadap percepatan transformasi digital pemerintahan melalui penerapan Infrastruktur Digital Publik (Digital Public Infrastructure/DPI) dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas layanan publik sekaligus memperkuat transparansi program pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menghadiri rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Koster menilai digitalisasi menjadi langkah strategis untuk menghadirkan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui integrasi data dan teknologi digital, proses pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses.
Ia juga menegaskan bahwa Bali sebagai daerah tujuan pariwisata internasional harus terus memperkuat pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun digital, guna menjaga daya saing daerah di tingkat global.
Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa implementasi digitalisasi pemerintahan dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang pengembangan govtech melalui pemanfaatan DPI dan AI.
Menurutnya, teknologi tersebut akan mendukung peningkatan ketepatan sasaran program perlindungan sosial melalui sistem berbasis data yang terverifikasi dan terintegrasi antarinstansi. Selain itu, layanan perizinan usaha melalui sistem OSS juga akan semakin efisien karena terhubung langsung dengan platform kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Pemanfaatan DPI turut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara melalui digitalisasi pengadaan dan penganggaran, sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan negara. Infrastruktur digital ini meliputi identitas digital, sistem pembayaran elektronik, serta mekanisme pertukaran data yang aman dan terintegrasi.
Bali direncanakan menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan uji coba digitalisasi bantuan sosial berbasis DPI. Sistem ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan data penerima bantuan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan pemerintah.
Secara nasional, implementasi program ditargetkan selesai pada Oktober mendatang dengan peluncuran di sekitar 200 kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah menargetkan ratusan juta penduduk telah terintegrasi dalam sistem bantuan sosial digital berbasis DPI dan AI.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap pelayanan publik semakin transparan, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.(ism/gb)
