GATRABALI.COM, DENPASAR — Otoritas Jasa Keuangan bersama Badan Pusat Statistik kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 sebagai upaya memetakan secara akurat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, yang menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif.
Sebagai bagian dari persiapan, OJK Provinsi Bali bersama BPS Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Kantor BPS Provinsi Bali, Senin, 19 Januari 2026. Rakorda ini dihadiri seluruh Kepala BPS kabupaten/kota se-Provinsi Bali serta para petugas survei lapangan. Kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus memberikan motivasi agar pelaksanaan SNLIK 2026 berjalan optimal dan menghasilkan data yang berkualitas.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menjelaskan bahwa SNLIK memiliki peran strategis untuk mengetahui indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat, mengukur efektivitas program edukasi keuangan, serta memberikan masukan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam menyusun produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
“Hasil SNLIK nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi serta penyusunan program kerja, baik oleh OJK, LJK, maupun instansi terkait. Oleh karena itu, Rakorda ini memiliki peran penting untuk mempersiapkan pelaksanaan SNLIK 2026 sehingga menghasilkan data survei yang mencerminkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di tingkat provinsi,” ujar Puji.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menyambut baik kolaborasi antara OJK, BPS, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pelaksanaan SNLIK 2026. Ia menegaskan kesiapan BPS dalam mendukung survei tersebut.
“Literasi dan inklusi keuangan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Melalui SNLIK 2026, kami berharap memperoleh data yang kredibel hingga tingkat provinsi, sehingga dapat memperkaya basis data BPS dan dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi daerah,” kata Agus.
SNLIK Tahun 2026 merupakan hasil kolaborasi OJK, BPS, dan LPS dengan perluasan cakupan wilayah survei. Di Provinsi Bali, cakupan survei diperluas dari sebelumnya hanya tiga kabupaten menjadi seluruh kabupaten/kota. Perluasan ini diharapkan meningkatkan akurasi pemetaan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga level provinsi, sekaligus mendukung perencanaan kebijakan dan program edukasi keuangan yang lebih tepat sasaran.
Untuk mendukung pelaksanaan survei, pada 21–23 Januari 2026 dilaksanakan pelatihan gelombang kedua bagi seluruh Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) se-Provinsi Bali. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kompetensi teknis, standardisasi prosedur, serta kepatuhan terhadap kode etik survei. Sebanyak 122 petugas terlibat, terdiri dari 86 PPL dan 36 PML.
OJK Provinsi Bali juga akan melakukan pendampingan melalui kegiatan witnessing di sejumlah daerah sampel selama pelaksanaan SNLIK 2026. Pendampingan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara OJK dan BPS jika terdapat kendala di lapangan. Adapun survei lapangan dijadwalkan berlangsung pada 4–18 Februari 2026.
OJK mengajak masyarakat Bali yang terpilih sebagai responden untuk berpartisipasi aktif demi menyukseskan SNLIK 2026, sehingga data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Secara nasional, indeks literasi dan inklusi keuangan pada 2025 tercatat masing-masing sebesar 66,46 persen dan 80,51 persen. Sejalan dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, target inklusi keuangan ditetapkan mencapai 93 persen pada 2029 dan 98 persen pada 2045. Indeks literasi dan inklusi keuangan tingkat daerah yang dihasilkan melalui SNLIK 2026 diharapkan menjadi dasar perumusan dan penyempurnaan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong kesejahteraan masyarakat. (ism/gb)
 Tahun 2026){kind=link}