GATRABALI.COM, DENPASAR – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menegaskan bahwa Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, meskipun sektor pariwisata Bali telah pulih dan perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI ke Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, pada Kamis 21 November 2024.
Mahendra Jaya menjelaskan bahwa meskipun pariwisata Bali kembali menggeliat, rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota di Bali masih tergolong rendah.
“Dengan dukungan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program prioritas pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga merinci bahwa selama tiga tahun terakhir, rata-rata TKDD berkontribusi sebesar 33% dari total pendapatan dalam APBD Provinsi Bali. Di tingkat kabupaten/kota, ketergantungan pada TKDD lebih besar, seperti yang terlihat di Kabupaten Jembrana yang mengandalkan dana transfer sebesar 84,15%. Sebagai perbandingan, Kabupaten Badung menerima hanya 9,85% dari TKDD, berkat PAD yang jauh lebih tinggi.
Selain itu, Mahendra Jaya mendorong peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pariwisata bagi Provinsi Bali dan kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing global.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Wihadi Wiyanto, mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dana transfer pusat dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi daerah.
“Pemulihan ekonomi Bali di tahun 2023 mengalami kemajuan yang sangat signifikan, didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan serta penguatan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali,” jelas Wihadi.
Namun, Wihadi juga menyoroti tantangan eksternal yang perlu diantisipasi, seperti inflasi yang tercatat sebesar 2,7% (yoy) di Bali pada 2023, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 2,61%.
Badan Anggaran DPR RI turut memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi Bali dalam pembangunan MRT Bali yang dilakukan tanpa menggunakan dana APBN maupun APBD. Inisiatif ini diharapkan dapat mempertahankan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Penjabat Bupati/Walikota se-Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Direktur Dana Transfer Khusus DJKP, Kepala Kanwil DJKP, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.(gus/gb)
