GATRABALI.COM, JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus memperkuat transformasi digital sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Kantor Bupati Jembrana, Selasa, 19 Mei 2026.
Rapat strategis tersebut dihadiri Bupati Jembrana, Wakil Bupati Jembrana, Kapolres Jembrana, Sekda Jembrana, perwakilan Kejaksaan Negeri, serta Ketua Bank BPD Bali Cabang Negara.
Dalam arahannya, Bupati Jembrana meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah. Menurutnya, digitalisasi menjadi salah satu solusi penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan pembangunan saat ini.
Selain mendorong inovasi, OPD juga diminta aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar untuk pembangunan daerah.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa seluruh kebijakan peningkatan PAD harus tetap berpihak kepada masyarakat kecil dan tidak menimbulkan beban baru.
“Inovasi digitalisasi adalah kunci. Namun, saya ingatkan kepada seluruh tim agar upaya peningkatan PAD ini dilakukan secara bijak. Jangan sampai langkah-langkah yang kita ambil justru memberatkan masyarakat kecil,” tegasnya.
Melalui BPKAD dan TP2DD, Pemkab Jembrana saat ini telah menjalankan sejumlah program prioritas, di antaranya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan perpajakan, penguatan database wajib pajak, hingga kerja sama pembibitan lulusan STAN untuk memperkuat SDM pengelolaan keuangan daerah.
Di sektor digitalisasi, Pemkab mulai mengimplementasikan Electronic Finance Device (EFD) pada hotel dan restoran guna meningkatkan transparansi pajak daerah. Program pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara jemput bola ke banjar-banjar juga terus digencarkan.
Selain itu, Pemkab Jembrana menjalin sinergi dengan Polres Jembrana untuk sinkronisasi data tamu asing di hotel dan villa sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan pajak sektor pariwisata.
Upaya lain juga dilakukan melalui operasi gabungan pajak kendaraan, layanan Samsat Keliling, hingga penagihan langsung ke desa-desa guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Pada implementasi elektronifikasi transaksi daerah, Pemkab Jembrana telah menerapkan e-retribusi parkir di kawasan Manuver dan Terminal Penumpang Gilimanuk sejak Februari 2026. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik juga mulai diterapkan pada sejumlah OPD percontohan.
Memasuki triwulan kedua 2026, Pemkab Jembrana menyiapkan sejumlah agenda percepatan digitalisasi, termasuk pengembangan e-retribusi di TPI Pengambengan dan puskesmas, penguatan peran LPD dan Bumdes dalam layanan pembayaran digital, hingga sosialisasi pembayaran online melalui video edukasi bersama Dinas Kominfo.
Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gusdiendi menegaskan, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan digitalisasi daerah.
“Melalui sinergi lintas sektor dan digitalisasi yang terintegrasi, Pemkab Jembrana optimis mampu menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.(ri/gb)
