GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperkuat kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona beserta jajaran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis, 23 Juli 2026.
Pertemuan itu menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmadi Indra Tektona menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Bali kepada Ombudsman RI Perwakilan Bali, termasuk hibah lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan kantor.
Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak akan memengaruhi independensi Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik.
“Hibah merupakan bentuk kerja sama dan saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Hal itu tidak mengurangi integritas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tegasnya sembari menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan pemberian hibah lahan untuk pembangunan kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali.
Rahmadi juga menyebut Bali sebagai salah satu daerah dengan kondisi yang kondusif. Ombudsman akan terus membuka akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster mengatakan keberadaan Ombudsman memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar dan terus mengalami peningkatan.
“Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Koster, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal merupakan bagian penting dalam menghadirkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali akan terus mendukung berbagai lembaga pemerintah pusat yang menjalankan tugas di daerah.
“Pemda merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, sepanjang untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tentu harus saling mendukung,” katanya.
Selain membahas peningkatan kualitas pelayanan publik, Gubernur Koster juga memaparkan kebijakan penggunaan busana adat Bali setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan. Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat identitas budaya Bali, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Meningkatnya penggunaan pakaian adat dinilai mampu mendorong permintaan terhadap produk lokal seperti kain tenun, kamen, selendang, hingga berbagai hasil kerajinan UMKM Bali, sehingga pelestarian budaya berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Melalui sinergi yang terus diperkuat antara Pemerintah Provinsi Bali dan Ombudsman RI, diharapkan pelayanan publik di Bali semakin profesional, responsif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.(ism/gb)
