GATRABALI.COM, DENPASAR – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali memastikan seluruh penerimaan negara yang dikumpulkan dari Bali sepanjang 2025 sebesar Rp22,68 triliun, telah dinikmati kembali oleh daerah dalam bentuk Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan saat menyampaikan Rilis APBN Kita mengatakan APBN di Provinsi Bali hingga akhir 2025 menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari realisasi pendapatan dan hibah yang tumbuh 6,32% (yoy) hingga mencapai Rp22,68 triliun atau setara 97,05% dari target yang telah ditetapkan.
Sedangkan realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali meskipun terdampak efisiensi tetapi tetap terjaga untuk mendukung program prioritas dan target pembangunan. Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi Belanja Negara mencapai Rp21,91 triliun atau 95,17% dari pagu, terkontraksi sebesar -9,85% (yoy).
“Dari realisasi Pendapatan dan Belanja sepanjang 2025 di Provinsi Bali itu artinya semua pendapatan yang dikumpulkan oleh pusat dari Bali, telah dikembalikan lagi ke Bali. Belum lagi dengan sejumlah program strategis yang didanai dari APBN,” kata Mufti Arkan di Denpasar, Rabu, 28 Januari 2026.
Mufti mengemukakan Realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Bali hingga 31 Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp22,68 triliun tersebut, didominasi oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp16,49 triliun atau 91,66% dari target, dengan sumber utama adalah PPN dan PPnBM sebesar Rp4,54 triliun yang terkontraksi -8,02% yoy akibat penurunan pembayaran pajak oleh para wajib pajak di sektor perdagangan besar dan eceran. Selain itu, PPH 25/29 Badan terealisasi sebesar Rp2,85 triliun dan tumbuh 23,38% yoy.
Di sisi lain, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai 104,96% dari target atau Rp1,56 triliun. Penerimaan ini secara dominan berasal dari penerimaan cukai MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) sebesar 88,06%, Bea Masuk sebesar 10,18% dan Cukai Hasil Tembakau sebesar 1,19%.
Adapun komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkontraksi -5,07% yoy, dengan realisasi sebesar Rp4,64 triliun (118,92% dari target), yang terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp2,52 triliun (123,27% dari target) dan PNBP BLU sebesar Rp2,12 triliun (114,12% dari target).
Dari sisi PNBP Kekayaan Negara dan Lelang, realisasi PNBP dari lelang sebesar Rp62,56 miliar, disusul dari BMN sebesar Rp28,03 miliar dan dari Piutang Negara sebesar Rp0,26 miliar atauro 0,28%.
Sementara itu, Realisasi Belanja Negara yang mencapai Rp21,91 triliun didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,93 triliun (98,17% dari pagu), yang tumbuh 1,93% yoy. Sedangkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terkontraksi -20,79% yoy, dengan realisasi Rp9,97 triliun (91,81% dari pagu).
Penurunan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terdalam terdapat pada Belanja Modal yang terkontraksi -60,31% yoy dengan realisasi sebesar Rp1,12 triliun (86,61% dari pagu). Komponen BPP yang mengalami pertumbuhan hanya Belanja Pegawai yang tumbuh 8,36% yoy akibat penambahan jumlah pegawai CPNS dan PPPK, dengan realisasi mencapai Rp4,90 triliun (98,71% dari pagu).
Selanjutnya dari sisi TKD, realisasi penyaluran tertinggi terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7,57 triliun dan tumbuh 1,26% yoy, diikuti oleh DAK Non Fisik sebesar Rp2,55 triliun yang tumbuh 7,62% yoy.
Komponen TKD lainnya yang mengalami kenaikan yakni Dana Desa, tumbuh 4,70% yoy, mencapai Rp665,20 miliar dan Dana Bagi Hasil juga tumbuh 33,80% yoy dengan nilai penyaluran sebesar Rp659,35 miliar.
Di sisi lain, Insentif Daerah disalurkan sebesar Rp150,67 miliar, turun -15,49% yoy akibat penurunan pagu. Sedangkan DAK Fisik terkontraksi paling dalam, sebesar -45,71% yoy dengan realisasi mencapai Rp237,76 miliar (94,30% dari pagu).
Peran pemerintah pusat dalam mendorong perekonomian Bali juga tercermin dalam penyaluran Kredit Program. Realisasi penyaluran Kredit Program (KUR dan Pembiayaan UMi) di Provinsi Bali sampai dengan akhir tahun 2025 mencapai Rp10,80 triliun (turun -1,31% yoy) dengan jumlah debitur sebanyak 149.372 debitur.
Nilai penyaluran tertinggi terdapat di Kota Denpasar sebesar Rp1,77 triliun kepada 17.930 debitur.
“Penyaluran kepada debitur terbanyak terdapat di Kabupaten Buleleng sebanyak 28.043 debitur dengan jumlah penyaluran mencapai Rp1,36 triliun,” ujar Mufti Arkan.
Berdasarkan skemanya, penyaluran terbesar berada di skema KUR mikro sebesar Rp6,75 triliun dengan 119.556 debitur. Nilai ini kemudian disusul oleh skema KUR kecil sebesar Rp3,84 triliun kepada 13.126 debitur.
Adapun penyaluran terendah adalah skema TKI sebesar Rp35 juta kepada 1 debitur. Berdasarkan sektor ekonomi, Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi sebesar 39% disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 23%.(ism/gb)
