GATRABALI.COM, DENPASAR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk di Provinsi Bali hingga 8 September 2025 tercatat telah diterima oleh 256.215 orang atau 29 persen dari target total untuk 893.362 orang penerima manfaat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan survei ke sejumlah SPPG untuk mengetahui permasalahan yang mereka hadapi.
“Dugaan kami sementara, untuk membuat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) persyaratannya cukup berat dan butuh modal yang cukup besar. Dibutuhkan tempat yang bagus, higienis dan memenuhi standar. Barangkali permasalahannya itu. Tetapi itu juga problem di seluruh Indonesia,” ujar Mufti Arkan dalam Media Briefing APBN Kita Regional Bali di Denpasar, pada Selasa, 30 September 2025.
DJPb, lanjut dia, juga tengah melakukan pemetaan serentak terkait hal-hal yang bisa dibantu untuk mempercepat realisasi program MBG di Provinsi Bali.
Kebutuhan SPPG di Provinsi Bali sebanyak 422 dapur SPPG untuk melayani 893.362 orang penerima manfaat. Hingga 8 September 2025, tercatat ada 80 dapur aktif SPPG atau 29 persen dari target. Sedangkan dana MBG yang sudah terealisasi sebanyak Rp127,07 miliar.
Mufti Arkan menyampaikan, dana MBG yang telah terealisasi di Provinsi Bali tersebut diterima oleh 256.215 orang, dari jenjang pendidikan TK hingga SMA/SMK, ditambah kelompok penerima lainnya.
Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, penerima manfaat MBG yang terbanyak tercatat di Kabupaten Jembrana yakni 60.107 orang, dan yang terkecil di Kabupaten Klungkung dengan 5.975 orang penerima manfaat.
Sedangkan penerima MBG di tujuh kabupaten lainnya yakni Kabupaten Badung (19.308), Kabupaten Bangli (28.552), Kabupaten Buleleng (37.447), Kabupaten Gianyar (16.233), Kabupaten Karangasem (11.987), Kota Denpasar (29.094) dan di Kabupaten Tabanan (47.5160
Menurut Mufti Arkan,jika dilihat dari sisi penyaluran anggaran tidak ada permasalahan karena dana disalurkan dari Kementerian Keuangan ke Badan Gizi Nasional dan langsung ke SPPG. Dengan demikian, dari sisi penganggaran maupun aliran uang sesungguhnya tidak ada persoalan.
“Jadi, mekanismenya itu sangat cepat, bahkan juga ada wacana nanti akan dibuat Kanwil BGN di daerah,” ucapnya. (ism/gb)





