GATRABALI.COM, JAKARTA – Penjabat Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya bergabung dengan para Kepala Daerah dalam menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
Acara ini diselenggarakan di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, yang juga dihadiri oleh Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun serta Presiden Joko Widodo, pada Senin, 8 Juli 2024.
Presiden Joko Widodo menyambut baik hasil yang membanggakan bagi seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa WTP bukan sekadar prestasi, melainkan sebuah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBN dan APBD dengan baik kepada masyarakat.
“Kewajiban menggunakan APBN secara baik sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya,” ujar Joko Widodo.
Presiden juga mengingatkan para Menteri, pimpinan Lembaga, dan kepala daerah untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK guna meningkatkan pengelolaan keuangan baik APBN maupun APBD.
Sementara itu, Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun menekankan pentingnya transformasi dalam pengelolaan keuangan negara melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Ia menegaskan bahwa BPK memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali telah meraih opini WTP untuk ke-11 kalinya dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang kepada Penjabat Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya pada Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali pada Rabu, 22 Mei 2024 lalu.
Dengan meraih opini WTP secara konsisten, Pemerintah Provinsi Bali terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keuangan daerah dengan baik, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. (gus/gb)
