GATRABALI.COM, DENPASAR – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali untuk masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik melalui pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4189 Tahun 2024.
Prosesi pelantikan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, mengajak seluruh anggota DPRD untuk bekerja bersama-sama dalam menghadapi tantangan yang ada demi keberlanjutan Bali di masa depan.
“Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa manfaat bagi seluruh warga Bali,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mencari solusi inovatif dan berkelanjutan.
Mahendra Jaya menyoroti peran vital pimpinan DPRD dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan program pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi rakyat.
“Hanya dengan cara ini kita bisa menjamin bahwa setiap kebijakan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali,” ujarnya.
Selain itu, Mahendra Jaya menekankan pentingnya perlindungan terhadap alam, adat-istiadat, dan budaya Bali di tengah pengaruh globalisasi dan percepatan teknologi.
Ia juga menyebut beberapa tantangan yang dihadapi Bali saat ini, seperti kemacetan di destinasi pariwisata, masalah sampah, dan ketidakmerataan pembangunan di sektor pariwisata. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk menghadapi persoalan tersebut dan memastikan kesejahteraan sosial di tengah pesatnya industri pariwisata.
Ia juga menekankan bahwa sinergi dan harmoni antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan syarat mutlak untuk merealisasikan program pembangunan daerah secara efektif.
“Fungsi perencanaan dan pengoordinasian harus berjalan optimal sesuai prinsip good governance yang transparan, profesional, dan akuntabel,” tuturnya. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, karena kepercayaan rakyat harus selalu dijaga.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali yang baru dilantik, Dewa Made Mahayadnya, S.H., menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Bali. Ia menyebut bahwa jabatan ini merupakan amanah suci kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta tanggung jawab kepada masyarakat Bali.
“Tugas ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi kami, dan kami memerlukan dukungan penuh dari Pemprov Bali dan Forkopimda untuk menjalankan tugas dengan baik,” katanya.
Dewa Made Mahayadnya juga menekankan tiga fungsi utama DPRD, yaitu pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan, yang semuanya berlandaskan pada aspirasi masyarakat. Ia mengajak seluruh anggota DPRD untuk bekerja dengan kualitas terbaik dalam menyalurkan aspirasi rakyat.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, susunan pimpinan DPRD Provinsi Bali 2024-2029 adalah sebagai berikut:
- Ketua DPRD: Dewa Made Mahayadnya, S.H. (Fraksi PDIP)
- Wakil Ketua 1: I Wayan Disel Astawa, S.E. (Fraksi Gerindra)
- Wakil Ketua 2: Ida Gede Komang Kresna Budi (Fraksi Golkar)
- Wakil Ketua 3: I Komang Nova Sewi Putra, S.E. (Fraksi Demokrat)
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya, anggota Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta tokoh masyarakat Bali. (gus/gb)
 Provinsi Bali untuk masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik melalui pembacaan Surat Keputusan){kind=link}