GATRABALI.COM, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mengadakan acara Sangkep Kelompok Tani dan Nelayan se-Provinsi Bali Tahun 2024 di Kantor OJK Provinsi Bali pada Senin 22 Oktober 2024.
Acara ini bertujuan memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian, kelautan, dan perikanan di Bali, dengan fokus pada peningkatan akses permodalan bagi para petani dan nelayan melalui berbagai program pembiayaan.
Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Bali, Rony Ukurta Barus, menyampaikan bahwa sektor pertanian dan perikanan menjadi prioritas pembangunan ekonomi Bali. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK mendorong percepatan akses permodalan melalui program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP).
“Kami mendorong TPAKD di wilayah Bali untuk memaksimalkan potensi ekonomi daerah masing-masing dengan mempercepat akses modal, khususnya bagi petani dan nelayan,” ujar Rony.
Rony menambahkan bahwa melalui K/PSP, diharapkan produksi pertanian di Bali dapat meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong kemandirian pangan di wilayah Bali.
Acara ini diikuti oleh pengurus Kelompok Tani Nelayan Andalan se-Provinsi Bali, dengan berbagai materi yang memperkenalkan produk pembiayaan pertanian. BPD Bali memperkenalkan Kredit Alsintan, Bank Mandiri menyampaikan Program Closeloop Cluster Pertanian, BNI mendukung dengan program Ekspor Produk Pertanian, sementara Perusda Bali memperkenalkan peranannya dalam mendukung sektor ini. Selain itu, PT Nusantara Segar Abadi memberikan sesi berbagi mengenai budidaya pisang cavendish.
Sang Ayu Sri Wahyuni, Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, mengungkapkan bahwa permodalan masih menjadi kendala utama bagi petani dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pengembangan usaha. Pemerintah telah mengembangkan berbagai skema kredit, seperti KUR, kredit prioritas sektor pertanian, dan kredit usaha alsintan.
“Kami berharap dengan kegiatan ini, para petani lebih memahami jenis-jenis pembiayaan perbankan yang tersedia dan terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal serta investasi bodong,” ujarnya.
Sinergi antara OJK dan Pemerintah Daerah melalui TPAKD diharapkan mampu mendukung terbentuknya ekosistem industri jasa keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan bagi kemajuan sektor pertanian dan perikanan di Bali.(gb)