GATRABALI.COM, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan bertema “Cerdas Berinvestasi Untuk Masa Depan Sejahtera” dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan dan World Investor Week Tahun 2024.
Acara ini ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Bali dan dilaksanakan di Kantor OJK Provinsi Bali pada 10 Oktober 2024.
Kepala OJK Provinsi Bali yang diwakili oleh Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Rony Ukurta Barus, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye internasional yang dilaksanakan oleh International Organization of Securities Commission (IOSCO) Committee 8 (C8) untuk meningkatkan edukasi dan perlindungan kepada investor pasar modal.
“Kami menghimbau masyarakat, khususnya ASN di Bali, untuk bijak dalam setiap pengambilan keputusan finansial yang didasarkan pada informasi yang valid. Not all that glitters is gold. Tidak semua informasi yang terlihat menarik atau populer di internet layak diikuti tanpa analisis yang baik,” ujar Rony.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini mencakup pengenalan tentang Perencanaan Keuangan, Waspada Investasi, dan Pinjaman Online Ilegal yang disampaikan oleh OJK Provinsi Bali, serta informasi mengenai Industri Pasar Modal dari Bursa Efek Indonesia Bali dan Cara Bertransaksi di Industri Pasar Modal oleh BRI Danareksa Sekuritas.
Koordinator Perekonomian Pemerintah Provinsi Bali, Gede Kardiasa, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan merupakan upaya pemerintah bersama OJK, pelaku usaha jasa keuangan, akademisi, dan stakeholder lainnya untuk mendekatkan masyarakat pada produk dan layanan keuangan. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya mengenai produk dan layanan di pasar modal.
Kardiasa juga memberikan apresiasi kepada OJK Provinsi Bali atas terlaksananya kegiatan ini serta dukungannya terhadap kelancaran program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali.
Melalui sinergi yang kuat antara OJK dan para pemangku kepentingan di daerah, diharapkan upaya ini dapat mengoptimalkan peningkatan literasi keuangan masyarakat secara masif sehingga dapat terhindar dari kejahatan digital dan investasi ilegal.(gb)
