GATRABALI.COM, DENPASAR — Gubernur Bali, Wayan Koster, menghadiri penandatanganan kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat berikut manajemen konstruksinya yang digelar di Watujimbar Resort, Sanur, Denpasar, Jumat, 19 Desember 2025.
Penandatanganan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Paket kontrak yang ditandatangani meliputi pembangunan fisik sekolah sekaligus jasa manajemen konstruksi. Skema ini dirancang untuk menjamin proyek berjalan sesuai perencanaan, transparan, berkualitas, serta selesai tepat waktu.
Untuk Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kabupaten Karangasem, nilai kontrak pembangunan fisik mencapai Rp255,5 miliar, sementara jasa manajemen konstruksi bernilai lebih dari Rp3 miliar.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Bali, Bupati Karangasem, serta jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial mengikuti kegiatan secara daring.
Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Jonny Zainuri Echsan, menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan implementasi kebijakan nasional untuk memutus mata rantai kemiskinan yang kerap diwariskan lintas generasi.
Sekolah ini dirancang berkonsep asrama dan difokuskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pembangunan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Dari sisi teknis sarana dan prasarana, Kementerian PUPR bertindak sebagai leading sector,” jelasnya. Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 104 titik di berbagai daerah di Indonesia.
Ia menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem ditargetkan selesai pada Juni 2026. Seluruh proses pelaksanaan akan berada dalam pengawasan ketat Badan Pemeriksa Keuangan guna memastikan kesesuaian administrasi, penggunaan material, tenaga kerja, serta optimalisasi produk dalam negeri.
“Pengendalian risiko menjadi kunci agar tidak terjadi keterlambatan maupun penurunan mutu pekerjaan. Prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, dan tertib administrasi wajib diterapkan,” tegasnya.
Secara nasional, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp20 triliun untuk pembangunan 104 Sekolah Rakyat Tahap II pada periode 2025–2026. Seluruhnya ditargetkan rampung pada Juli 2026 sehingga dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran 2026/2027.
Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem.
Ia berharap program ini mampu memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Bali serta berkontribusi menekan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, melalui jalur pendidikan.(ism/gb)
