GATRABALI.COM, JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus melakukan penyesuaian kebijakan dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penerapan sentralisasi kendaraan dinas sebagai upaya menekan belanja operasional sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat dihubungi Senin (12/1/2026) menyampaikan bahwa kebijakan sentralisasi atau sistem pooling kendaraan dinas merupakan respons atas kondisi anggaran yang terbatas. Melalui kebijakan ini, pengelolaan kendaraan dinas ditarik dan dipusatkan pada satu sub bagian umum di Sekretariat Daerah. Dengan pengelolaan terpusat, pengawasan menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya yang tersebar di masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut diproyeksikan mampu menekan biaya pemeliharaan kendaraan dan pengeluaran bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, sistem ini juga bertujuan memastikan seluruh kendaraan dinas digunakan secara optimal sesuai kebutuhan dan prioritas pelayanan.
“Tentu tujuan yang kita harapkan ada efisiensi dibiaya operasional, mempermudah fungsi kontrol terhadap penggunaan aset , umur aset termasuk skala prioritas penggunaan, ” ujar Bupati Kembang.
Ia menambahkan, langkah sentralisasi ini merupakan bagian dari strategi menjaga kesehatan keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi. Meski demikian, Bupati Kembang optimistis kebijakan ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Lebih lanjut ditegaskan bahwa efisiensi menjadi keharusan dalam pengelolaan keuangan daerah saat ini.
“Kita harus cerdas dalam mengelola setiap rupiah. Sentralisasi kendaraan bukan sekadar soal pengaturan parkir, tapi soal disiplin anggaran. Kita mengalihkan beban biaya rutin yang tinggi menjadi anggaran yang bisa digunakan untuk jaminan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masyarakat,” tegasnya.
Untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, Pemkab Jembrana juga akan mengintegrasikannya dengan inovasi transformasi digital birokrasi. Melalui sistem digital, pergerakan kendaraan dinas akan dipantau secara real-time guna memastikan akuntabilitas dan transparansi perjalanan dinas.
Ke depan, kebijakan sentralisasi kendaraan dinas ini akan terus dievaluasi agar penerapannya semakin efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jembrana.(ism/gb)
