GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus menunjukkan komitmennya dalam menurunkan angka stunting melalui langkah nyata di lapangan.
Sabtu (8/11/2025), Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa turun langsung meninjau kegiatan pengukuran serentak ibu hamil dan balita di Banjar Tanjung, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap anak di Denpasar mendapat intervensi gizi yang tepat dan merata.
Turut hadir mendampingi, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira, Sekda IB Alit Wiradana, serta para camat dan perangkat desa.
Di lokasi, Jaya Negara tampak berdialog hangat dengan para ibu dan tenaga kesehatan yang sedang melakukan pengukuran tinggi, berat badan, dan lingkar kepala balita. Ia juga meninjau area permainan edukatif serta kegiatan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak.
Dalam peninjauan itu, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemkot Denpasar tidak membedakan pelayanan berdasarkan domisili atau asal penduduk. Menurutnya, setiap anak yang tumbuh dan tinggal di Denpasar berhak mendapat perhatian yang sama.
“Pencegahan stunting di Denpasar tidak melihat asal KTP. Dari 10 kasus di Sanur Kauh, tujuh di antaranya berasal dari luar Denpasar, tapi semua tetap kami tangani. Mereka hidup di sini, tumbuh di sini, jadi menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Untuk mendukung hal itu, Pemkot Denpasar tengah menyiapkan kebijakan pemanfaatan dana bagi hasil pajak agar dapat digunakan bagi balita dari keluarga non-KTP Denpasar — solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan aturan penggunaan dana desa.
“Kami ingin setiap anak, tanpa terkecuali, bisa tumbuh sehat. Tidak boleh ada batas administratif yang menghambat intervensi gizi,” ujarnya.
Walikota Jaya Negara menekankan pentingnya data akurat dalam setiap kebijakan kesehatan. Dari hasil pengukuran sementara terhadap sekitar 4.000 balita, hanya 0,2 persen yang terindikasi stunting.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 10,4 persen.
“Kita tidak boleh berasumsi. Semua harus berbasis data nyata di lapangan agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran,” ujar Jaya Negara.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, menjelaskan bahwa kegiatan pengukuran serentak ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
Langkah ini bertujuan menyamakan data antara hasil survei nasional dan data real time di lapangan melalui aplikasi E-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara Elektronik).
“Menurut SSGI, angka stunting di Denpasar berada di 10,4 persen, sementara data aplikasi kami menunjukkan sekitar 2 persen. Untuk itu kami lakukan pengukuran serentak agar datanya benar-benar valid,” jelasnya.
Hingga pertengahan November, sudah tercatat sekitar 4.400 balita yang telah diukur, dengan 13 anak atau 0,2 persen masuk kategori stunting. Targetnya, sebanyak 20.000 balita di seluruh wilayah Denpasar akan diukur secara menyeluruh dalam dua pekan.
“Begitu seluruh data terkumpul, kita akan memiliki potret riil untuk memastikan program intervensi berjalan tepat dan efektif,” tambah dr. Candrawati.
Pemkot Denpasar menekankan bahwa pencegahan stunting bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tetapi gerakan bersama lintas sektor dari pemerintah, dunia usaha, hingga keluarga.
Melalui kolaborasi ini, Denpasar menargetkan menjadi kota bebas stunting, sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat dan cerdas.
“Anak-anak kita adalah masa depan Denpasar dan bangsa. Kesehatan mereka adalah prioritas tertinggi,” tutup Jaya Negara.(ri/gb)
