GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pelayanan publik.
Salah satu pendekatan yang kini tengah digarap serius adalah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU).
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menerima kunjungan Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM, bersama Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, Andre Permana, pada Senin (14/7/2025) di Kantor Wali Kota Denpasar.
Dalam pertemuan itu, Arya Wibawa menyampaikan bahwa Denpasar tengah mengajukan tiga proyek penting untuk dibiayai lewat skema KPDBU. Ketiganya adalah pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ), pengembangan RSUD Wangaya, dan sistem penyediaan air minum daerah.
“Ketiga proyek ini merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Dengan pendampingan langsung dari pusat, kami optimistis prosesnya akan berjalan lebih cepat, lebih akuntabel, dan lebih minim risiko di masa depan,” ujar Arya Wibawa.
Ia juga menekankan bahwa seluruh perencanaan telah melewati kajian menyeluruh agar sejalan dengan regulasi yang berlaku.
“Kami berharap finalisasi segera dilakukan, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Dr. Teguh Narutomo menyambut baik keseriusan Pemkot Denpasar dalam mengadopsi skema KPDBU. Ia menyebut pendekatan ini penting untuk mempercepat pembangunan di daerah, khususnya dalam sektor pelayanan dasar sesuai amanah UU No. 23 Tahun 2014.
“KPDBU ini menjadi pilihan ideal karena memungkinkan proyek dimulai lebih awal di masa kepemimpinan kepala daerah, sehingga hasilnya bisa langsung dinikmati masyarakat,” katanya.
Teguh juga menegaskan pihaknya akan terus mendampingi dan memetakan hambatan yang mungkin dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program ini. Ia berharap Denpasar bisa menjadi contoh keberhasilan implementasi KPDBU di tingkat nasional.
Senada dengan itu, Andre Permana dari PT PII menyatakan bahwa Denpasar adalah salah satu daerah yang paling aktif dan progresif dalam mendorong KPDBU.
“Tiga usulan proyek dari Denpasar mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mencari solusi inovatif untuk pembangunan. Kami akan terus mendukung agar proyek-proyek ini bisa segera direalisasikan,” ujar Andre.
Ia juga menambahkan, saat ini pemerintah pusat dan PT PII terus melakukan penguatan dari sisi regulasi, proses seleksi, hingga peningkatan kapasitas daerah agar implementasi KPDBU berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Meski proses awal KPDBU sangat ketat, namun ini justru menjamin proyek lebih aman secara hukum dan efisien saat dijalankan,” tutup Andre.(gb)
