GATRABALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat fondasi pembangunan jangka menengah melalui penyusunan sejumlah dokumen penting.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, dalam Rapat Paripurna DPRD Badung yang berlangsung di Ruang Gosana, Kantor DPRD Badung, Selasa, 22 Juli 2025.
Dalam forum yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan turut dihadiri Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Forkopimda, Sekda I.B. Surya Suamba, serta jajaran OPD dan instansi terkait lainnya, Bupati memaparkan tiga dokumen utama: Ranperda RPJMD Semesta Berencana 2025–2029, Ranperda perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.
“RPJMD ini menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan. Kami fokus pada pembangunan infrastruktur jalan untuk atasi kemacetan di kawasan pariwisata, dengan dukungan pinjaman daerah yang dirancang selama lima tahun,” ungkap Bupati Adi Arnawa.
Selain itu, ia menekankan rencana pembentukan perusahaan daerah baru sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menambah PAD Badung.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal.
Sementara itu, dalam Rancangan KUA-PPAS 2025, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 11,1 triliun. Angka tersebut berasal dari PAD sebesar Rp 10,1 triliun dan pendapatan transfer Rp 979 miliar.
Di sisi lain, belanja daerah dirancang sebesar Rp 12,7 triliun, mencakup belanja operasi, modal, tak terduga, dan transfer.
Guna menyeimbangkan struktur APBD, Pemkab Badung merancang penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1,8 triliun, termasuk pinjaman daerah sebesar Rp 1,45 triliun dan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp 381 miliar. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 200 miliar akan dialokasikan sebagai penyertaan modal untuk PT. Bank BPD Bali.
Belanja daerah akan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata, infrastruktur, lingkungan, hingga perlindungan sosial dan kebencanaan.
“Dengan kebijakan ini, kami ingin memastikan pembangunan Badung yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Bupati.(gus/gb)
