GATRABALI.COM, JAKARTA – Upaya meningkatkan kepatuhan wisatawan asing dalam membayar Pungutan Wisatawan Asing (PWA) dan menindak tegas WNA yang melanggar aturan, menjadi fokus pembahasan antara Gubernur Bali Wayan Koster dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) RI, Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto, saat keduanya bertemu di Jakarta, 23 September 2025.
Dalam audiensi tersebut, Koster meminta dukungan penuh dari jajaran imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Hal ini guna memastikan kewajiban pembayaran PWA sebesar Rp150.000, sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025, berjalan optimal.
“Peran pengawasan imigrasi sangat penting agar pungutan ini tertib. Bukan sekadar soal pendapatan, tetapi juga wujud disiplin wisatawan terhadap aturan yang berlaku di Bali,” ujar Koster.
Ia mengungkapkan, hingga kini pembayaran PWA baru terealisasi sekitar 35 persen atau setara Rp283 miliar. Angka ini menurutnya masih jauh dari potensi yang ada, sehingga dibutuhkan langkah bersama antara Pemprov Bali dan Kementerian IMIPAS.
Selain PWA, Koster juga menyoroti masalah wisatawan asing yang kerap menyalahi aturan, mulai dari overstay visa hingga tindakan yang mencoreng nama baik Bali dan Indonesia. Karena itu, ia menekankan pentingnya operasi penertiban secara berkelanjutan.
Menteri IMIPAS Agus Adrianto menyatakan dukungannya penuh terhadap kebijakan ini. Bahkan, ia memastikan sejak Agustus 2025 pihaknya telah membentuk Satgas Operasi Penertiban Wisatawan Asing untuk menindak tegas pelanggar aturan.
“Kontribusi pariwisata Bali sangat besar bagi devisa negara. Karena itu, pengawasan terhadap wisatawan asing akan terus kami perkuat. Kami juga mendukung penuh kebijakan PWA yang sudah diterapkan di Bali,” tegas Agus.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas penyempurnaan kebijakan keimigrasian, termasuk perbaikan regulasi visa dan visa on arrival (VoA) agar semakin relevan dengan kebutuhan pariwisata Bali yang berkelanjutan dan berdaya saing.(ism/gb)
 dan menindak tegas WNA){kind=link}