GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya integritas dan antikorupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Hal ini disampaikan dalam Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi bagi ASN Pemprov Bali dan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa, 4 November 2025.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 300 peserta, terdiri atas pejabat eselon II dan III serta anggota Forum PAKSI Bali, juga dihadiri Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, para kepala perangkat daerah, dan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dipimpin oleh Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sugiarto.
Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi harus dimulai dari pencegahan dan pembentukan budaya integritas.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Karena itu, strategi memberantasnya juga harus luar biasa. Kita harus membangun sistem sosial yang berbudaya antikorupsi,” tegasnya.
Ia meminta seluruh ASN menjaga integritas, menolak gratifikasi, dan menjauhi perilaku mencari keuntungan pribadi dari proyek pemerintah. Menurutnya, kasus-kasus OTT di berbagai daerah harus menjadi pelajaran penting agar ASN di Bali tidak tergoda pada praktik yang menodai martabat aparatur negara.
Selain penegakan hukum, Gubernur Koster menilai bahwa pendidikan moral sejak dini memiliki peran besar dalam membentuk karakter antikorupsi.
“Nilai-nilai sederhana seperti tidak mengambil barang orang lain tanpa izin sudah harus ditanamkan sejak kecil. Etika lokal yang diwariskan leluhur kita, seperti larangan duduk di atas bantal, sesungguhnya mengajarkan rasa hormat dan kesadaran etis,” ujarnya.
Gubernur Koster juga mengapresiasi capaian Bali yang selama lima tahun berturut-turut meraih peringkat pertama nasional dalam pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diinisiasi KPK RI. Menurutnya, prestasi tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemprov Bali dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Capaian MCP harus diraih dengan kerja nyata dan integritas tinggi, bukan hasil manipulasi. Bali harus tetap menjadi contoh nasional dalam hal pencegahan korupsi,” tegasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan keuangan daerah. Namun Gubernur Koster mengingatkan bahwa predikat tersebut tidak boleh dimaknai sebagai formalitas.
“WTP bukan sekadar penghargaan, tapi bukti bahwa keuangan kita dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Bali yang dibentuk tahun 2021 kini memiliki 63 anggota penyuluh aktif di seluruh kabupaten/kota di Bali. Forum ini menjadi ujung tombak penyebaran nilai-nilai integritas dan pencegahan korupsi di masyarakat.
Atas dedikasi tersebut, Bali pada tahun 2024 meraih penghargaan dari KPK RI sebagai daerah paling aktif dalam pemberdayaan penyuluh antikorupsi melalui program PAKSI-API.
“Saya yakin, penyuluhan yang berkelanjutan akan mempercepat terwujudnya masyarakat Bali yang berintegritas, jujur, dan sejahtera,” ujar Gubernur Koster.
Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Sugiarto, memberikan apresiasi atas konsistensi Bali dalam memperkuat budaya integritas di pemerintahan daerah.
“Program antikorupsi tidak cukup hanya terdokumentasi dengan baik, tapi harus benar-benar dijalankan. Pengawasan dan edukasi harus berjalan seiring agar hasilnya nyata,” ungkapnya.
Ia juga menilai pendekatan kearifan lokal seperti karma phala dan awig-awig dapat menjadi model pendidikan moral yang efektif.
“Kalau korupsi dibiarkan, yang kaya bisa jatuh miskin, dan yang miskin makin sengsara. Karena itu, kita harus bergerak bersama menjadikan Bali sebagai pulau berintegritas, ramah lingkungan, dan bebas korupsi,” tegasnya menutup sambutan.(ism/gb)
