GATRABALI.COM, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mendorong agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar usahanya bisa “naik kelas” menjadi maju dan bahkan tembus ekspor.
“Kami rutin turun ke lapangan bersama pemerintah daerah dan perbankan penyalur untuk melihat perkembangan serapan KUR apakah tepat guna, kendala apa yang dihadapi UMKM, hingga potensi apa lagi yang bisa dikembangkan,” kata Kepala Kanwil DJPb Bali Muhamad Mufti Arkan dalam Konferensi Pers APBN KITA Regional Bali di Denpasar, pada Kamis, 27 November 2025.
Mufti Arkan menyampaikan dari plafon penyaluran Kredit Program atau KUR di Provinsi Bali sebesar Rp10,84 triliun, hingga 31 Oktober 2025 tercatat telah tersalurkan sebesar Rp9,05 triliun, yang telah diterima 126.142 debitur.
Penyaluran tertinggi berada di skema Mikro sebesar Rp5,62 triliun kepada 101.509 debitur, disusul oleh skema Kecil sebesar Rp3,34 triliun kepada 11.429 debitur.
Berdasarnya wilayahnya, penyaluran tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar Rp1,49 triliun kepada 15.317 debitur. Adapun daerah dengan debitur terbanyak adalah Kabupaten Buleleng sebesar 23.201 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp1,11 triliun.
Berdasarkan sektornya, penyaluran terbesar terjadi pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 39,17%, kemudian disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 22,73%, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar 12,66%, sektor Industri Pengolahan sebesar 10,41% serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,24 persen.
Dengan KUR yang telah diterima oleh pelaku usaha, Mufti berharap usaha mereka dapat naik kelas, dari yang skala mikro menjadi kecil, yang kecil menjadi menengah.
Naik kelas dari sisi berikutnya yakni para penerima KUR diharapkan nanti setelah mereka benar-benar mandiri dan maju, dapat meminjam berupa pinjaman konvensional.
“Sedangkan untuk KUR ‘kan bunganya disubsidi oleh pemerintah,” ucapnya menambahkan.
Kementerian Keuangan, lanjutnya, juga mendorong supaya UMKM binaan dapat naik level menjadi eksportir. Dengan menjadi eksportir, dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi akan semakin masif dan sekaligus memberikan devisa, yang ujungnya neraca perdagangan akan bertambah.
Pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus berusaha agar penyaluran KUR di Provinsi Bali benar-benar tepat guna, sehingga ke depannya alokasi KUR untuk pelaku usaha di daerah ini bisa meningkat.
Dalam kesempatan tersebut, Mufti juga menyampaikan kinerja APBN di Provinsi Bali semakin baik, tercermin dari nilai realisasi pendapatan yang tumbuh 7,22% yoy dan mencapai Rp18,22 triliun atau 77,98% dari target. Pendapatan ini digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah sebesar Rp17,55 triliun atau 77,32% dari target yang terkontraksi sebesar 11,49% yoy. Dengan demikian, APBN di Provinsi Bali tercatat surplus yang mencapai Rp672,37 miliar, tumbuh sebesar 123,74% yoy.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali sampai dengan. triwulan III 2025 mencapai 5,88 yoy. Pertumbuhan di Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional.(ism/gb)
 agar usahanya bisa "naik kelas"){kind=link}