GATRABALI.COM, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melaporkan kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) hingga Juni 2025 tetap berada dalam jalur yang sehat. Perbankan, pasar modal, hingga lembaga pembiayaan menunjukkan tren pertumbuhan dengan risiko yang terkendali.
Di sektor perbankan, total penyaluran kredit mencapai Rp115,82 triliun atau tumbuh 6,82 persen yoy. Pertumbuhan ini didorong kredit investasi yang naik 14,08 persen yoy, menandakan masih kuatnya kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi Bali.
Kredit untuk UMKM menyumbang lebih dari separuh penyaluran, yakni 51,22 persen, dengan pertumbuhan 3,39 persen yoy. Angka ini tercatat lebih baik dibandingkan level nasional. Sementara itu, kualitas kredit tetap aman, tercermin dari NPL gross 3,08 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi penghimpunan dana, DPK di Bali menembus Rp200,25 triliun atau tumbuh 9,90 persen yoy. Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat 57,84 persen, yang menunjukkan perbankan masih memiliki ruang cukup untuk ekspansi kredit.
Pasar modal Bali juga mengalami perkembangan pesat. Jumlah investor saham naik menjadi 160.067 SID, meningkat 24,29 persen yoy. Nilai kepemilikan saham di Bali mencapai Rp5,81 triliun, sementara nilai transaksi saham melesat hingga 143,07 persen yoy.
Pada perusahaan pembiayaan, piutang tercatat Rp11,76 triliun, dengan tingkat NPF 1,14 persen yang masih terkendali. Untuk modal ventura, penyaluran mencapai Rp94,28 miliar dengan kualitas pembiayaan tetap terjaga.
Selain menjaga stabilitas industri, OJK Bali juga memperluas program literasi dan inklusi keuangan. Hingga Juli 2025, tercatat 122 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 16 ribu peserta langsung, serta ratusan ribu masyarakat melalui media digital. Program KKN Literasi dan Inklusi Keuangan bersama universitas di Bali pun melibatkan 751 mahasiswa di 50 desa.
OJK menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan sektor keuangan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat perlindungan konsumen. Sinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, LPS, serta pelaku industri akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas dan mendorong akses keuangan yang lebih merata bagi masyarakat Bali.(ism/gb)





