DENPASAR – Indonesia kembali prihatin dan berduka atas bencana banjir bandang yang menimpa sebagian daerah di Pulau Sumatera. Hujan terjadi dengan intensitas ekstrem di tengah kondisi lingkungan yang parah, menyebabkan jatuhnya begitu banyak korban. Ratusan saudara kita meninggal, dan ribuan keluarga kehilangan rumah serta harta benda lainnya.
Menurut para ahli lingkungan, bencana alam yang menerjang Sumatera, bukan semata disebabkan oleh derasnya hujan pada akhir November 2025. Faktor kunci penyebabnya adalah kerusakan lingkungan yang melampaui ambang batas. Tentu hal tersebut terkait dengan ulah manusia yang abai pada aspek ekologi. Keinginan untuk menambang pendapatan berlebihan, mendorong mereka mengeksploatasi berlebihan terhadap semua sumber daya alam.
Bagaimana dengan Pulai Bali, Si Mungil yang lemah gemulai? Kita semua pasti ingat 10 September Kelabu yang membuat Bali lunglai. Saat itu, akibat intensitas hujan yang cukup tinggi mengguyur Bali sejak dini hari, sejumlah daerah di Kabupaten Gianyar, Denpasar dan Badung disapu banjir bandang. Belasan korban nyawa melayang, ribuan orang harus mengungsi. Trauma banjir bandang tersebut masih menyelimuti sebagian warga Bali. Khususnya, mereka yang menjadi korban September Kelabu 2025.
Tragedi September Kelabu Bali, tentu mengundang banyak atensi. Tidak saja dari dalam negeri, pun dari luar negeri. Maklum, karena Bali adalah destinasi wisata dunia. Sejumlah menteri kabinet pimpinan Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus. Tentu terkait dengan status darurat Bali.
Ada beberapa catatan menarik dan krusial yang terungkap, baik dari pejabat kementerian dan lembaga, yang tak boleh lagi diabaikan bahwa kondisi lingkungan Bali amat sangat memperihatinkan. Bali alami deforestasi yang sangat masif. Kondisi danau di Bali sangat memprihatinkan. Demikian pula dengan kondisi daerah aliran sungai (DAS). Sempadan tebing, sempadan sungai dan sempadan pantai di Bali, alami kerusakan karena terjadi penyerobotan yang masif.
Di tengah gencarnya upaya Pemprov Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, kita sebagai komponen masyarakat tentu juga harus pro aktif. Termasuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan wajah Bali di masa mendatang.
Sejalan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan usulan yang bersifat urgen, kepada Gubernur Bali Wayan Koster. Fakta menunjukkan, Bali alamai deforestasi masif. Luas hutan di Bali jauh dibawah persyaratan minimal (sesuai peraturan). Oleh karena itu, tentu saja, pimpinan daerah, baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota wajib melakukan upaya mitigasi. Antara lain melakukan reboisasi dan membuat hutan-hutan kota.
Dalam konteks ini, secara konkret saya usulkan kepada Gubernur Bali, agar meninjau rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, di Gunaksa, Klungkung. Akan jauh lebih bermanfaat bagi lingkungan, jika di atas lahan sekitar 400 hektare tersebut dijadikan Hutan Kota Semarapura. Ini adalah wujud nyata dari program Wana Kerthi. Bravo Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Bravo Bapak Wayan Koster.
Penulis: I Nyoman Baskara, Ketua Yayasan Tamiang Bali Mandiri, Ketua dan Founder KITA Indonesia, Ketua Agro Learning Center (ALC) dan Ketua Bali Green Initiative (BGI).
