GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mulai mematangkan pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang menjadikan Bali sebagai satu-satunya provinsi percontohan dengan keterlibatan seluruh kabupaten/kota.
Program ini dinilai menjadi langkah penting dalam membangun sistem penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan transparan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Bali harus dijawab dengan kesiapan dan kinerja yang maksimal.
Hal itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Denpasar, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, Bali dipilih karena dinilai mampu menjalankan program transformasi layanan sosial berbasis digital secara terintegrasi di seluruh daerah.
“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial. Kepercayaan ini harus dijaga dengan kerja yang serius dan hasil yang nyata,” ujarnya.
Ia menjelaskan saat ini program masih memasuki tahap awal, mulai dari proses pendataan agen, penginputan data, hingga persiapan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Setelah itu akan dilanjutkan dengan pelatihan bagi para pelatih atau Training of Trainers (TOT).
Dewa Indra juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan program tersebut. Bahkan Presiden dijadwalkan melakukan kunjungan langsung ke Bali pada Juni mendatang untuk melihat progres implementasi digitalisasi bansos.
Karena itu, sebanyak 8.029 agen yang terlibat diminta bekerja optimal agar layanan bantuan sosial digital dapat berjalan efektif di masyarakat.
Selain menekankan kualitas layanan, ia juga meminta seluruh progres pekerjaan dilaporkan secara rinci agar target pelaksanaan dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce menjelaskan bahwa transformasi digital bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Digitalisasi bansos disebut menjadi bagian dari penguatan pelayanan publik berbasis data yang terintegrasi dan transparan.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo mengatakan sistem digital ini dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sekaligus meminimalisir potensi kebocoran.
Melalui integrasi data dengan Dukcapil, Pusdatin Kesos, serta mitra perbankan, proses penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih cepat dan sederhana. Pemerintah juga menargetkan alur penyaluran bansos dapat dipangkas dari tujuh tahapan menjadi tiga tahapan melalui sistem digital terpadu.(ism/gb)
