GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Badung terus mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai capaian serta program prioritas tersebut dipaparkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster di Ruang Kertha Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026).
Dalam forum yang dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Bali tersebut, Adi Arnawa memaparkan kondisi pembangunan Kabupaten Badung selama 2025, mulai dari perkembangan ekonomi, pengendalian inflasi, pembangunan infrastruktur hingga penanganan persoalan lingkungan.
Ia menjelaskan bahwa kinerja ekonomi Badung menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat mencapai 6,5 persen. Di saat yang sama, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 1,9 persen, angka pengangguran berada pada level 1,57 persen, sementara prevalensi stunting tercatat 2,5 persen.
Untuk inflasi, Kabupaten Badung mencatat angka 2,64 persen. Menurutnya, kenaikan harga masih dipengaruhi oleh sektor transportasi udara dan sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Di sisi lain, beberapa komoditas seperti canang sari, ikan tongkol, tomat, dan sayur-mayur mengalami penurunan harga.
Adi Arnawa menyebut kondisi ekonomi global turut memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mengambil langkah intervensi melalui berbagai program perlindungan sosial.
“Untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi, Pemkab. Badung telah mengambil langkah dengan memberikan stimulus ekonomi melalui bantuan sosial keagamaan sebesar Rp 2 juta per KK,” terangnya.
Selain aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda utama yang terus didorong Pemkab Badung. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menunjang sektor pariwisata yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah.
Untuk mendukung berbagai proyek strategis, Pemkab Badung menyiapkan pembiayaan melalui skema pinjaman daerah sebesar Rp2,9 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun sejumlah ruas jalan baru yang diharapkan mampu mengurangi kemacetan, khususnya di kawasan selatan Badung.
Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah pembangunan Jalan Lingkar Barat yang menghubungkan kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) menuju Uluwatu. Saat ini proses konstruksi telah dimulai bersamaan dengan tahapan pembebasan lahan, dengan target penyelesaian pada 2027.
Selain itu, pembangunan jalan penghubung Uluwatu menuju Melasti serta ruas Berawa menuju Teuku Umar Barat juga menjadi bagian dari program prioritas daerah.
“Untuk Jalan Berawa tahun ini sudah mulai konstruksi dan target tuntas akhir 2026,” terangnya.
Pengembangan infrastruktur jalan juga diarahkan pada peningkatan aksesibilitas di sejumlah wilayah lain seperti Gatsu Barat, Canggu, Mengwitani, hingga Werdi Bhuwana guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan wisatawan.
Pada kesempatan yang sama, Adi Arnawa turut memaparkan langkah pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di beberapa titik. Upaya yang dilakukan meliputi penambahan pompa air serta normalisasi saluran drainase di kawasan Basangkasa, Jalan Kunti, Umahanyar, dan Darmasaba.
Sementara untuk pengelolaan sampah, Pemkab Badung terus mengoptimalkan implementasi Gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS). Program ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga dan tempat usaha agar volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat ditekan secara signifikan.
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan di Bali harus terus dilakukan secara terpadu melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, berbagai capaian pembangunan yang telah diraih saat ini merupakan hasil dari sinergi dan komitmen bersama dalam menjalankan visi pembangunan Bali.
“Tingkatkan kekompakan ke depan, menjalankan pembangunan bersama. Komitmen kita memenuhi kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat,” terangnya.(nov/gb)
