GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah menuju kemandirian energi melalui percepatan pemanfaatan energi terbarukan.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan menjadi tulang punggung transisi energi di Pulau Dewata sebagai upaya mewujudkan target Net Zero Emission (NZE) 2045.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Bali, Sanur, Selasa, 14 Juli 2026.
Forum nasional tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan energi surya di Indonesia.
Dalam sambutannya, Wayan Koster menegaskan bahwa Bali membutuhkan sistem energi yang bersih dan berkelanjutan agar mampu menjaga kualitas lingkungan sekaligus mempertahankan daya saing sektor pariwisata. Karena itu, pemerintah daerah terus mempercepat pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Untuk mewujudkan target tersebut, kami mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, khususnya energi surya, memperluas penggunaan kendaraan listrik, mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi bersih, serta membuka ruang investasi dan kolaborasi di sektor energi hijau,” ujar Koster.
Ia menegaskan bahwa Bali harus mengurangi ketergantungan terhadap energi berbahan bakar fosil dan mulai mengoptimalkan potensi energi matahari yang melimpah. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya mendukung pengurangan emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi daerah.
“PLTS adalah pilihan terbaik karena sumber energinya berasal dari matahari. Saya mendorong pemanfaatan PLTS sebagai sumber energi masa depan Bali,” tegasnya.
Koster juga memastikan pemerintah daerah akan memberikan dukungan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan PLTS, termasuk melalui berbagai kebijakan yang mempermudah pengembangannya.
“Kalau masyarakat mau memasang PLTS, saya akan dukung. Pemerintah harus memfasilitasi karena ini memberi manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya.
Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, Pemprov Bali akan memulai pengembangan kawasan rendah karbon di Nusa Penida. Kawasan ini diproyeksikan menjadi contoh penggunaan energi terbarukan sebelum konsep serupa diterapkan di Nusa Dua, Kuta, Sanur, hingga Ubud.
“Kami akan memulai dari Nusa Penida terlebih dahulu. Semoga program ini berjalan dengan baik dan menjadi contoh bagi kawasan lainnya di Bali,” ujarnya.
Untuk memperkuat arah kebijakan tersebut, Pemprov Bali telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mendukung pengembangan energi bersih, di antaranya Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah, Pergub Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, serta Surat Edaran Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 mengenai pemanfaatan PLTS atap.
Sementara itu, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan Indonesia Solar Summit 2026 menjadi wadah untuk mempercepat transformasi sektor energi nasional melalui pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt, penguatan industri energi surya, serta perluasan investasi hijau.
“Energi surya bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi agenda pembangunan nasional untuk mencapai kemandirian energi. Tantangan kita sekarang adalah mengubah potensi besar yang dimiliki Indonesia menjadi investasi nyata dan mempercepat terwujudnya ekonomi hijau,” pungkasnya.(ism/gb)
