GATRABALI.COM, DENPASAR – Komitmen Bali dalam mengakselerasi transisi menuju energi bersih kembali diperkuat melalui kemitraan internasional.
Pemerintah Provinsi Bali secara resmi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan untuk membangun kawasan industri kendaraan listrik berbasis teknologi Korea di Bali.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) strategis yang melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Perumda Kerta Bali Saguna dan institusi teknologi otomotif Korea.
Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Budi Setyadi, menyampaikan langsung perkembangan tersebut kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam audiensi di Jayasabha, Denpasar, Rabu, 9 Juli 2025.
Ia mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari kerja sama, Pemerintah Korea telah memberikan hibah sepeda motor listrik untuk Bali dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2045.
“Kolaborasi ini merupakan langkah strategis yang menjadikan Bali sebagai lokomotif pengembangan kendaraan listrik nasional,” ujar Budi Setyadi.
Gubernur Koster menyambut positif inisiatif tersebut dan mendorong percepatan implementasi di lapangan. Ia menekankan pentingnya Bali tampil sebagai pelopor dalam sektor energi ramah lingkungan dan mobilitas bersih.
“Kita harus tunjukkan perubahan nyata dalam lima tahun ke depan. Saya akan terus mendorong, mengawal, dan mengampanyekan kendaraan listrik,” tegasnya.
Program uji coba kendaraan listrik kini telah berlangsung di Gianyar, dengan Perumda Kerta Bali Saguna sebagai pelaksana teknis di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
Mitra kerja dalam proyek ini meliputi Korea Automotive Technology Institute (KATECH), Korea Smart E-Mobility Association (KEMA), AISMOLI, dan PT Inako Pratama Indonesia.
Isi MoU meliputi studi kelayakan dan rencana pendirian fasilitas perakitan kendaraan listrik di Bali, yang akan memproduksi kendaraan operasional pariwisata, kendaraan pembersih pantai, dan sepeda motor listrik.
Penandatanganan kerja sama lanjutan dengan pelaku industri lokal dijadwalkan pada September 2025, seiring dengan perluasan pengembangan energi bersih seperti hidrogen dan PLTS.
Sebagai bentuk konkret pengurangan emisi, Pemprov Bali merancang sejumlah kawasan rendah emisi, termasuk Kuta, Sanur, Ubud, dan Nusa Penida. Di Nusa Penida, program elektrifikasi kendaraan dan pemanfaatan energi surya akan dipercepat untuk menjadikannya kawasan wisata berbasis energi hijau.
Selain itu, Pemprov Bali juga tengah merancang skema insentif dan pembiayaan untuk mendukung konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik, selaras dengan kebijakan nasional dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Dengan berbagai inisiatif ini, Bali diposisikan bukan hanya sebagai destinasi wisata budaya, tetapi juga sebagai model nasional transisi energi, sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.(gus/gb)
