GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menaruh perhatian serius terhadap keberlangsungan dan kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh negara dan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi terkait pelayanan kesehatan untuk peserta JKN di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu, 11 Juni 2025.
“Pelayanan kesehatan adalah hal esensial. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang kita hadapi. Jumlah peserta dan keaktifan kepesertaan belum optimal, layanan rumah sakit belum maksimal, dan masih ada pelanggaran dalam implementasinya,” ujar Dewa Made Indra.
Ia juga menyoroti kecenderungan menurunnya anggaran daerah untuk membayar iuran JKN bagi masyarakat dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini disebabkan oleh upaya penyisiran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Dengan kondisi ini, kita perlu mendorong masyarakat agar secara bertahap menjadi peserta mandiri JKN. Ini solusi jangka panjang yang perlu terus dikampanyekan,” jelasnya.
Dewa Indra juga mengkritisi masih banyaknya peserta JKN yang dibiayai negara meskipun secara ekonomi mampu. Menurutnya, ke depan pembiayaan pemerintah harus difokuskan hanya untuk warga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata, memaparkan bahwa per Juni 2025, cakupan kepesertaan JKN di Bali mencapai 99,13% dengan peserta aktif sebesar 85,69%. Capaian Universal Health Coverage (UHC) tertinggi berasal dari peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
Namun demikian, Mangisi menyebut masih ada dua kabupaten yang belum mencapai target UHC 98%, yaitu Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Bahkan, Kabupaten Buleleng menjadi satu-satunya daerah di Bali dengan tingkat peserta aktif di bawah 80%.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Bali menugaskan Dinas Sosial PPPA serta Disnaker ESDM Provinsi Bali agar segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Wilayah XI untuk mengatasi persoalan itu.
“Kita tidak bisa diam. Harus ada langkah konkret agar pelayanan kesehatan JKN ini terus berjalan optimal dan tepat sasaran,” pungkas Dewa Made Indra.(gus/gb)
.){kind=link}