GATRABALI.COM, DENPASAR – Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali, Seniasih Giri Prasta, kembali menekankan pentingnya peningkatan literasi politik perempuan sebagai salah satu langkah strategis membangun demokrasi yang inklusif dan setara.
Hal itu ditegaskannya saat menjadi narasumber utama dalam Seminar Pendidikan Politik bagi Kaum Perempuan yang berlangsung di Kantor Kesbangpol Provinsi Bali, Kamis, 17 Juli 2025.
Dalam seminar yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai latar belakang, Seniasih menyuarakan keprihatinannya terhadap rendahnya partisipasi politik perempuan.
Berdasarkan data, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024 baru mencapai 21,3 persen, dan di tingkat DPRD daerah angkanya masih di bawah 25 persen.
“Padahal perempuan memiliki pengaruh besar dalam tatanan sosial dan adat. Sudah saatnya perempuan Bali tak hanya menjadi pemilih, tapi juga pelaku utama dalam proses politik,” ujarnya.
Untuk itu, BKOW Bali menginisiasi program Perempuan Bali Sadar Demokrasi, yang menghadirkan berbagai kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, diskusi desa, hingga kampanye literasi politik berbasis komunitas. Program ini digarap bersama KPU, Bawaslu, Kesbangpol, dan sejumlah organisasi masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Bali, Putu Diah Pradnya Maharani (Gek Diah), dalam sesi dialog menyampaikan bahwa perempuan harus percaya diri menyuarakan gagasan dan tidak takut masuk ke ruang-ruang politik.
“Jangan takut jadi pemimpin. Tapi untuk itu, kita harus punya pemahaman politik yang kuat, terutama dalam membaca isu-isu sosial,” tegas Gek Diah yang dikenal sebagai legislator muda berprestasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya bijak dalam bermedia sosial, mengingat penyebaran informasi yang begitu cepat dan rentan manipulasi.
“Kita harus cerdas memilah informasi. Jangan sampai arah berpikir kita dikendalikan oleh yang viral di media sosial,” tambahnya.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengungkapkan komitmennya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen hingga 50 persen.
“Kami ingin perempuan tidak hanya hadir sebagai syarat administratif. Kualitas dan partisipasi aktif mereka harus terus didorong dalam setiap tahap pemilu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Bali, Gede Suralaga, menyampaikan bahwa pendidikan politik untuk perempuan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun Bali yang berbudaya, demokratis, dan inklusif.
“Kita ingin demokrasi yang selaras dengan kearifan lokal. Perempuan Bali punya potensi besar untuk menjadi bagian dari kepemimpinan yang berkeadilan,” katanya saat membuka seminar.
Seminar yang berlangsung secara hybrid ini turut melibatkan pelajar SMA/SMK, mahasiswa, serta perwakilan organisasi perempuan dan tokoh masyarakat. Antusiasme peserta tampak tinggi, baik secara langsung di lokasi maupun melalui Zoom Meeting.
Acara ini menjadi salah satu upaya nyata Pemerintah Provinsi Bali dalam menjelang kontestasi politik ke depan, memastikan perempuan memiliki ruang yang sama dalam menentukan arah pembangunan daerah dan bangsa.(ism/gb)
 Provinsi Bali, Seniasih Giri Prasta, menekankan pentingnya peningkatan literasi politik){kind=link}