GATRABALI.COM, BADUNG – DPD RI sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. Salah satu fungsi penting DPD RI adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Forum Group Discussion (FGD) ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi mendetail tentang permasalahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 serta isu-isu terkait RUU APBN 2025.
Pemerintah Provinsi Bali mendorong seluruh pihak yang hadir untuk memberikan data, kondisi, dan permasalahan nyata terkait Alokasi Transfer di Provinsi Bali tahun 2024, serta isu-isu terkait RUU APBN 2025. DPD RI diharapkan dapat menyerap dan memotret kondisi riil di Bali guna merumuskan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang APBN TA 2025. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat menghadiri dan menjadi narasumber dalam FGD Komite IV DPD RI yang diadakan di Hotel Le Meridien, Jimbaran, Badung, pada Senin, 26 Agustus 2024.
Lebih lanjut, Sekda Dewa Indra menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengalokasikan pendanaan melalui TKD, yang sangat mendukung pelaksanaan program di tengah keterbatasan pendanaan daerah. Namun, ia juga menyoroti beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, seperti kurang cermatnya proses perencanaan yang sering menyebabkan keterlambatan, serta keterlambatan dalam penyusunan petunjuk teknis oleh kementerian terkait. Perubahan nomenklatur dan kodifikasi yang sering terjadi juga mengakibatkan penyesuaian di tengah jalan, yang berdampak pada kecepatan realisasi.
Dewa Indra berharap perwakilan kabupaten yang hadir, yaitu Gianyar, Badung, dan Karangasem, dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi sehingga DPD RI dapat menyerap aspirasi dari lapangan.
Koordinator Tim Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI, Made Mangku Pastika, menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Bali pasca COVID-19 cenderung positif, dengan tingkat inflasi yang terjaga. Namun, dengan meningkatnya tren pariwisata, beberapa permasalahan seperti kemacetan, perdagangan ilegal oleh WNA, dan isu daerah lainnya mulai muncul. Pemerintah pusat terus menganggarkan TKD untuk mendukung fiskal daerah, namun pertanyaan yang muncul adalah apakah anggaran tersebut sudah tepat sasaran dan kendala apa saja yang dihadapi di lapangan yang perlu diakomodasi dalam pembahasan bersama DPR RI.
“Saya harap kita semua di sini dapat berdiskusi dengan baik terkait apa yang terjadi dan apa kendalanya, sehingga kita bisa mencari solusi bersama,” ujarnya.
FGD tersebut dibuka oleh Pimpinan Komite IV DPD RI, Amang Syahfrudin, dengan narasumber lainnya seperti Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, Akademisi Universitas Udayana, I Nyoman Mahendra Yasa, serta para anggota Komisi IV DPD RI dan undangan terkait lainnya.(gus/gb)
