GATRABALI.COM, DENPASAR – DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-22 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Bali, Senin, 19 Agustus 2024, untuk membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD Bali menyampaikan pandangan kritis terkait perubahan APBD tersebut.
Pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Ni Wayan Sari Galung menyoroti latar belakang perubahan APBD yang didasarkan pada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Fraksi ini mencatat peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp6,84 triliun atau naik 7,75%, namun juga mencermati peningkatan belanja daerah menjadi Rp7,77 triliun serta defisit yang mencapai Rp929,59 miliar.
“Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing,” ujar Sari Galung.
Namun, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menutup defisit, terutama dengan mempertimbangkan pinjaman jangka pendek yang harus dilunasi dalam tahun anggaran yang sama.
Fraksi Partai Golkar, melalui Ni Putu Yuli Artini, menyoroti proyeksi defisit anggaran yang mencapai Rp929 miliar atau 13,58% dan mengingatkan bahwa defisit ini harus ditutup dengan pembiayaan netto.
Fraksi Golkar juga mendukung terobosan pembangunan koridor transportasi massal Bali Urban Rail, namun menekankan perlunya kajian yang memadai dan transparansi dalam perencanaannya.
“Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat tanpa menambah masalah baru,” harap Yuli Artini.
Fraksi Partai Gerindra, yang diwakili oleh I Ketut Juliarta, menyoroti kenaikan belanja hibah sebesar 16,17% serta meminta klarifikasi terkait penurunan pos Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 41,57%.
“Kami menyarankan agar belanja yang tidak mendesak ditunda untuk mengurangi beban APBD di masa depan,” jelas Juliarta.
Fraksi Partai Demokrat, diwakili oleh I Komang Nova Sewi Putra, mengapresiasi peningkatan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp31 miliar dan menekankan pentingnya kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
Fraksi ini juga menyarankan penundaan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang tidak mendesak, sambil meminta klarifikasi terkait peningkatan belanja hibah.
Gde Wirajaya Wisna dari Fraksi Gabungan Nasdem PSI Hanura mengkritisi defisit anggaran dan tingginya belanja operasional sebesar Rp4,7 triliun dibandingkan belanja modal yang hanya Rp790 miliar.
Fraksi ini juga mendorong pemanfaatan peluang perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan baru serta mengusulkan pembatasan lalu lintas kendaraan dari luar Bali untuk mengurangi kemacetan.
Rapat paripurna ini mencerminkan komitmen DPRD Bali dalam mengawasi dan memastikan penggunaan anggaran daerah yang efektif dan efisien untuk kemajuan Provinsi Bali. (gus/gb)
