GATRABALI.COM, DENPASAR – Duta Program Strategis Bali Pengolahan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Palemahan Kedas (PADAS), Ny. Putri Koster, menegaskan pentingnya menata sistem pengelolaan sampah sejak dari desa.
Menurutnya, kepala desa harus menjadi motor penggerak agar masyarakat disiplin dalam memilah sampah.
Hal itu disampaikan dalam rapat Tim Percepatan PSBS yang berlangsung di Ruang Rapat Sad Kerthi, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Kamis, 2 Oktober 2025.
“Sebagai duta aksi, saya bertugas melakukan sosialisasi. Namun kunci ada di kepala desa yang menggerakkan warga, sekolah, pura hingga pasar agar disiplin mengelola sampah,” ujar Ny. Putri Koster.
Ia menekankan pemisahan organik dan anorganik sebagai langkah mendasar. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pakan ternak, sedangkan anorganik menjadi tanggung jawab pemerintah melalui fasilitas TPS3R. Residu yang tersisa kemudian dikelola di TPST.
“Masyarakat cukup memilah sampah, selebihnya pemerintah memfasilitasi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar teknologi pengolahan residu dipilih dengan hati-hati.
“Kita jangan terburu-buru mengejar target lalu menghadirkan masalah baru. Insinerator misalnya, masih menimbulkan pro dan kontra,” tegasnya.
Koordinator Percepatan PSBS, Luh Riniti, menambahkan bahwa arah kebijakan pengelolaan sampah di Bali adalah menutup praktik open dumping di TPA dan menggantinya dengan controlled landfill.
“Saat ini sembilan kabupaten/kota di Bali sudah menuju ke sistem ini. Kuncinya tetap pemisahan dari sumber,” ujarnya.
Ny. Putri Koster pun menargetkan 2026 sebagai tahun penguatan sosialisasi dan sidak lapangan, dengan visi 2030 Bali bebas masalah sampah.
“Gerakan Bali Bersih adalah tanggung jawab bersama. Bila konsisten, Bali bisa menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil mengatasi masalah sampah,” tandasnya.
Rapat juga mendengar laporan capaian perangkat daerah dalam sosialisasi pemilahan sampah di masing-masing sektor.(ism/gb)
