GATRABALI.COM, BADUNG — Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Lokasabha XII Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) yang digelar di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Minggu, 21 Desember 2025.
Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya musyawarah besar pesemetonan Pasek tingkat provinsi.
Lokasabha XII MGPSSR merupakan forum strategis yang mempertemukan seluruh unsur pesemetonan untuk melakukan konsolidasi organisasi, menyelaraskan program kerja, serta memperkuat peran MGPSSR dalam mendukung pembangunan Bali yang berakar pada adat dan budaya.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster yang hadir bersama Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta selaku Ketua MGPSSR, menegaskan bahwa pesemetonan memiliki posisi penting dalam menjaga jati diri Bali.
Ia menilai MGPSSR selama ini telah memberikan kontribusi positif, khususnya dalam menjaga harmoni antara pembangunan dan pelestarian nilai-nilai tradisi.
Menurut Koster, keberadaan pesemetonan merupakan wujud bhakti kepada kawitan sekaligus amanah bagi generasi penerus untuk menjaga warisan leluhur. Tanggung jawab tersebut, kata dia, harus dijalankan secara utuh, baik dalam dimensi sekala maupun niskala.
Ia juga mengingatkan bahwa Bali saat ini berada dalam sorotan dunia dengan berbagai kepentingan yang menyertainya. Oleh karena itu, solidaritas dan kekompakan masyarakat Bali menjadi kunci utama agar pulau ini tidak kehilangan jati dirinya.
“Kita harus waspada dan tetap bersatu. Jangan sampai kepentingan tertentu justru merusak tatanan sosial dan spiritual Bali,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Koster kembali menegaskan sikap tegas Pemerintah Provinsi Bali terhadap keberadaan sampradaya asing yang dinilai berpotensi merusak tatanan adat dan budaya.
Ia menilai pembiaran terhadap praktik yang menyimpang dapat memicu konflik di tengah masyarakat.
“Saya siap dikritik, tetapi komitmen saya jelas, menjaga dan meneruskan warisan budaya Bali secara utuh,” ujarnya.
Terkait arah pembangunan, Koster menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tetap berpegang pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
Ia juga menyinggung Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang telah disusun sebagai pedoman jangka panjang dan direncanakan mulai diresmikan pada 22 Oktober 2025.
Selain itu, Koster menjelaskan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dan pembatasan izin toko modern berjejaring sebagai langkah melindungi ketahanan pangan dan keberlangsungan usaha kecil masyarakat.
“Kebijakan ini untuk menjaga keseimbangan ekonomi rakyat, bukan untuk mematikan usaha,” jelasnya.
Lokasabha XII MGPSSR turut dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran wakil bupati dari beberapa kabupaten, serta Anggota DPR RI perwakilan Bali I Ketut Kariasa Adnyana dan I Nyoman Partha.
Menutup arahannya, Gubernur Koster memohon doa restu agar dirinya bersama Wakil Gubernur Giri Prasta dapat menjalankan amanah kepemimpinan periode kedua dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab.
“Saya ngayah total untuk Bali. Semoga Lokasabha XII ini melahirkan keputusan yang membawa rahayu bagi Bali,” tutupnya.
Berdasarkan laporan panitia, sebanyak 1.280 peserta dari sembilan kabupaten/kota se-Bali mengikuti Lokasabha XII MGPSSR. Agenda utama meliputi laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya serta pemilihan ketua MGPSSR yang baru.(ism/gb)
 yang digelar){kind=link}