GATRABALI.COM, JAKARTA — Gubernur Bali, Wayan Koster menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata Bali.
Langkah lanjutan tersebut dilakukan melalui rangkaian pertemuan dengan tiga kementerian di Jakarta.
Tiga kementerian yang ditemui yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pada rapat kerja Komisi V DPR RI bersama pemerintah pusat dan Pemprov Bali pada 8 April 2026.
Dalam keterangannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyetujui sejumlah program prioritas infrastruktur Bali yang akan mulai direalisasikan secara bertahap pada 2026–2027, setelah melalui tahap perencanaan dan studi teknis.
Dari sektor pekerjaan umum, Kementerian PUPR memastikan pembangunan beberapa proyek strategis, antara lain underpass Jimbaran, gedung parkir Pura Ulun Danu Batur, jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan, peningkatan shortcut Singaraja–Mengwitani, serta lanjutan pembangunan Embung Unda Klungkung.
Selain itu, penguatan jaringan air bersih dan irigasi juga akan dilakukan melalui pemanfaatan sistem dari Bendungan Telagawaja untuk wilayah Kecamatan Kubu, Karangasem.
Di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan menyetujui pengembangan layanan taksi laut yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Nusa Dua dan Canggu.
Pengembangan pelabuhan juga akan dilakukan di Celukan Bawang, Padangbai, Amed, dan Gunaksa sebagai simpul logistik, penumpang, dan pariwisata.
Selain itu, skema pemisahan jalur transportasi juga akan diterapkan, di mana distribusi logistik dari Pelabuhan Ketapang diarahkan langsung ke pelabuhan di Bali utara dan timur, sementara jalur Gilimanuk–Mengwi difokuskan untuk kendaraan penumpang guna mengurangi kepadatan lalu lintas.
Sementara itu, Rachmat Pambudy menegaskan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur tersebut sebagai bagian dari penguatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Gubernur Koster menegaskan bahwa seluruh program ini tidak hanya ditujukan untuk mengatasi kemacetan, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan pusat ekonomi baru di Bali.
“Pembangunan infrastruktur ini akan berlanjut hingga 2030 untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di seluruh Bali,” ujarnya.(ism/gb)
