GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat penting terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang akan berfokus pada sektor pangan, energi, air, dan transportasi.
Acara ini berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, pada Senin (9/6/2025).
Dalam arahannya, Koster menegaskan bahwa pembentukan lembaga-lembaga tersebut merupakan bagian dari upaya strategis dalam mewujudkan visi pembangunan Bali selama 100 tahun ke depan, yang dituangkan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru.
“Tujuan kami adalah membangun pondasi yang kuat untuk Bali agar pemimpin masa depan dapat meneruskan pembangunan dengan arah yang jelas dan berkelanjutan,” ungkap Koster.
Gubernur menyoroti pentingnya transformasi energi bersih di Bali. Ia mendorong penggunaan pembangkit listrik ramah lingkungan serta kendaraan listrik sebagai langkah mengurangi polusi udara yang semakin mengkhawatirkan.
“Kami ingin memastikan Bali memiliki pasokan listrik yang andal tanpa gangguan, sekaligus menjaga kualitas udara melalui pemanfaatan energi terbarukan,” kata Koster.
Selain energi, pengelolaan sumber daya air juga menjadi fokus utama. Meski Bali memiliki cadangan air yang melimpah, distribusinya belum merata sehingga masih ada wilayah yang mengalami kekurangan.
“Ketersediaan air harus dimaksimalkan dan didistribusikan secara merata untuk menjamin kebutuhan seluruh masyarakat Bali,” tegas Koster.
Dalam sektor pangan, Koster berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan Bali dengan mengoptimalkan potensi pertanian lokal. Pembentukan BUMD Pangan diharapkan dapat membantu petani mendapatkan harga yang adil dengan sistem pembelian hasil panen secara langsung.
“BUMD akan memutus rantai tengkulak dan praktik ijon, sehingga petani bisa langsung merasakan hasil dari jerih payahnya,” tambahnya.
Sementara itu, pengelolaan transportasi, khususnya transportasi umum, dinilai perlu diperbaiki untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan mobilitas warga. Koster menegaskan pentingnya pengelolaan transportasi yang profesional dan berkelanjutan.
“Transportasi publik adalah layanan dasar yang harus tersedia dan dikelola dengan baik agar mobilitas di Bali lebih lancar,” ujarnya.
Rapat ini dihadiri oleh Tim Percepatan Pembangunan Pemprov Bali, pejabat perangkat daerah, dan perwakilan kabupaten/kota se-Bali.(ism/gb)
