GATRABALI.COM, JEMBRANA – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menegaskan pentingnya disiplin perencanaan dalam pelaksanaan program kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia meminta setiap OPD menetapkan target waktu yang jelas dan terukur agar program yang dijalankan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi mampu menghasilkan capaian nyata.
Penegasan tersebut disampaikan saat Bupati Kembang memimpin rapat koordinasi bersama Dinas Nakerprin Jembrana dan Dinas KUP Jembrana di ruang rapat Kantor Bupati Jembrana, Selasa, 20 Januari 2026.
Rapat ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Jembrana, Made Budiasa, beserta para Staf Ahli Bupati.
Dalam arahannya, Bupati Kembang menekankan bahwa setiap program harus memiliki kejelasan waktu mulai, waktu selesai, serta hasil yang ingin dicapai. Menurutnya, kejelasan tersebut menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan terarah dan mudah dievaluasi.
“Program harus punya tenggat waktu yang pasti. Kapan dimulai, kapan berakhir, dan output apa yang dihasilkan harus jelas sejak awal,” tegasnya.
Bupati Kembang menambahkan, dengan adanya target waktu yang terukur, pemerintah daerah dapat memantau progres pelaksanaan program secara berkala sekaligus mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan lebih dini. Hal ini dinilai penting untuk mencegah keterlambatan dan meningkatkan efektivitas kinerja OPD.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program tidak dilakukan secara sektoral. Sinergi dan koordinasi lintas OPD harus diperkuat agar program pembangunan berjalan searah, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kembang turut memberikan perhatian khusus kepada Dinas Nakerprin, terutama terkait optimalisasi peran Balai Latihan Kerja Jembrana (BLK) dalam menyiapkan tenaga kerja lokal.
Ia menilai peluang investasi di wilayah Pekutatan, seperti rencana pembangunan lapangan golf serta Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Pengambengan, perlu diantisipasi sejak dini melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten.
“Peluang investasi ini harus ditangkap dengan baik. BLK harus menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan, sehingga masyarakat Jembrana bisa menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Program subsidi kredit PMI juga perlu diperkuat agar manfaatnya semakin luas,” pungkasnya.(ri/gb)
