GATRABALI.COM, BANGLI — Upaya Pemerintah Kabupaten Bangli dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik terus dimantapkan melalui pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut tercermin dalam rapat koordinasi yang digelar Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli di Ruang Rapat Bersama, Selasa (3/2/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Inspektur Kabupaten Bangli, Jro Penyarikan A. Widata, dan diikuti pimpinan seluruh perangkat daerah, para sekretaris, kepala puskesmas, serta pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pertemuan ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan sebagai fondasi utama terwujudnya good governance di lingkungan Pemkab Bangli.
Dalam kesempatan tersebut, Jro Widata mengingatkan pentingnya ketepatan dan kelengkapan laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah.
“Setiap SKPD wajib menyusun laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar, meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, dan CALK. Laporan ini akan menjadi dasar konsolidasi untuk menghasilkan LKPD Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2025,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sangat bergantung pada kedisiplinan dan kepatuhan setiap SKPD dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja lebih cermat dan bertanggung jawab dalam proses penyusunan laporan.
Selain itu, Inspektur Bangli juga menekankan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
“SIPD RI adalah alat yang sangat penting untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, dua perangkat daerah mendapat penekanan khusus, yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB). Disdikpora diharapkan mampu mengoordinasikan seluruh satuan pendidikan di Bangli agar menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, PMDPPKB diminta terus berperan aktif dalam mendampingi desa-desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa agar berjalan sesuai regulasi, tertib administrasi, dan bebas dari praktik korupsi.
Melalui rapat intensif ini, Pemkab Bangli menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan tata kelola yang baik dan akuntabel, pembangunan di Kabupaten Bangli diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.(ri/gb)
