GATRABALI.COM, BANGLI – Pemerintah Kabupaten Bangli menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2027 sebagai langkah strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Auditorium Gedung BMB Setda Kabupaten Bangli, Senin, 2 Februari 2026, dan dihadiri anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan.
Sambutan Bupati Bangli yang dibacakan oleh Asisten III Sekda Kabupaten Bangli, I Gede Eddy Hartawan, menegaskan bahwa RKPD 2027 merupakan bagian penting dari pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025–2029, sekaligus menjadi pijakan awal penguatan transformasi ekonomi daerah.
“RKPD 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli. Penyusunannya harus selaras dengan kebijakan nasional, mulai dari 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas Presiden RI, hingga Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125,” ujar Eddy dalam sambutannya.
RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2027 mengusung tema Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi Bangli Berbasis Potensi Lokal Dalam Bangli Era Baru.
Menurut Eddy, tema tersebut menekankan pentingnya pembangunan yang bertumpu pada kekuatan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta nilai-nilai budaya lokal.
“Kita harus memastikan pembangunan Bangli ke depan tetap mengedepankan potensi lokal yang kita miliki agar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, dipaparkan lima prioritas pembangunan daerah tahun 2027, meliputi perlindungan dan pengembangan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya lokal; peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan; penguatan ekonomi berbasis potensi lokal; pemerataan infrastruktur yang berwawasan lingkungan serta mitigasi bencana; dan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, pemerintah daerah juga memaparkan target indikator makro pembangunan, termasuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Eddy menekankan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Forum ini bukan sekadar formalitas, tetapi wadah bersama untuk memastikan setiap rupiah APBD Tahun 2027 digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” tandasnya.
Melalui diskusi yang berlangsung interaktif, berbagai masukan dari para pemangku kepentingan dihimpun sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD.
Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah.(ri/gb)
 Kabupaten Bangli){kind=link}